Gibran Respons Aksi Penolakan MBG di Papua Pegunungan, Begini Katanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wapres Gibran Rakabuming Raka merespons aksi penolakan program makan bergizi gratis (MBG) di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Ia pun mengaku terbuka apabila ada masukan atau kritik yang disampaikan terkait program MBG.

"Terima kasih sekali untuk masukan dan evaluasi dari warga nanti akan kami tampung," kata Gibran, Selasa (18/2/2025).

Eks wali kota Solo itu mengungkapkan bahwa masukan yang diberikan akan ditindaklanjuti. Tentunya, ia mengatakan sesuai instruksi dan perintah presiden Prabowo Subianto.

"Akan kita tindak lanjuti bersama presiden sesuai instruksi perintah dari bapak presiden," katanya.

Di sisi lain, Gibran menegaskan bahwa program MBG, pengecekan kesehatan gratis (PKG), dan pendidikan gratis adalah hal yang penting. "Sekali lagi program makan bergizi gratis penting, program pendidikan gratis penting, program kesehatan gratis penting, semua penting," katanya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak program MBG kembali meletus di Papua Pegunungan. Kali ini, penolakan disampaikan murid sekolah dari berbagai tingkatan mewakili delapan kabupaten di Wamena, Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

Saksi mata menuturkan pada Republika bahwa aksi dimulai di depan Honai Bupati Jayawijaya pada Senin pagi waktu setempat. Dari lokasi itu, para peserta aksi yang terdiri dari ratusan murid dari SD hingga perguruan tinggi dikawal aparat keamanan bergerak ke Honai Gubernur Papua Pegunungan.

Para peserta aksi dilaporkan mewakili delapan wilayah di Papua Pegunungan yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, dan Yahukimo. Meski begitu, terjadi juga kasus penolakan program MBG di beberapa wilayah tersebut.

“Intinya mereka sampaikan menolak makanan gratis dan membutuhkan pendidikan gratis untuk masa depan anak-anak Papua,” kata Theo Hesegem, aktivi HAM senior Papua. Para pengunjuk rasa kemudian diterima Gubernur Papua Pegunungan.

“Gubernur menyatakan akan membawa aspirasi para murid di Papua Pegunungan ke pemerintah pusat,” kata Theo. Menurutnya, aspirasi itu akan dikawal Majelis Rakyat Papua (MRP), serta DPR di kabupaten dan provinsi Papua Pegunungan. “Saya juga nanti dari LSM dan pegiat HAM akan mengawal aspirasi tersebut.

Aksi kemarin yang kesekian dilakukan di Papua Pegunungan. Wilayah tersebut adalah salah satu pusat konflik bersenjata di Papua antara kelompok separatis dan TNI-Polri. Beberapa pekan lalu, ratusan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di Yahukimo.

Dalam seruannya, orator pada unjuk rasa tersebut memprotes bahwa sekolah seharusnya mengutamakan pendidikan. “Sekolah bukan warung makan.” ujar salah satu pengunjuk rasa. Dalam spanduk yang dibentangkan, tertulis bahwa aksi unjuk rasa dilakukan “Aliansi Pelajar Yahukimo”. Ada juga bentangan spanduk dengan tulisan “Makan Gratis, mati Gratis”.

Orator dalam aksi itu juga menuntut perbaikan pendidikan di pegunungan Papua terlebih dulu sebelum program MBG dijalankan. Bukan rahasia, kualitas sekolah-sekolah di kebanyakan wilayah di Papua pedalaman jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah di wilayah lain di Indonesia.

Theo Hesegem menilai penolakan itu ada benarnya. “Mereka (penolak) berpikirnya lebih baik sekolah gratis dari pada makan gratis,” kata Theo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika