Dedi Mulyadi Ungkap Harus Tebus Ratusan Ribu Ijazah yang Ditahan Hingga Rp 1,3 Triliun
Pemprov Jabar akan memverifikasi siswa yang tidak menebus ijazah
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku harus menebus ratusan ribu ijazah siswa yang ditahan sekolah SMA, SMK dan SLB swasta yang nilainya mencapai Rp 1,3 triliun. Penahanan ijazah dilakukan karena siswa yang masih menunggak uang ke sekolah.
Hal itu terungkap saat Dedi Mulyadi berdiskusi dengan staf di Pemprov Jabar terkait kondisi penahanan ijazah siswa SMA, SMK, dan SLB swasta. Ia menanyakan kepada staf tersebut mengenai jumlah ijazah yang harus ditebus Pemprov Jabar.
"Berapa jumlah ijazah yang belum ditebus di wilayah Jawa Barat. Sudah diambil bisa jadi diberikan yayasan tetapi mereka tidak bayar itu berapa?" ujar Dedi seperti dikutip di laman media sosial resminya, Kamis (20/2/2025).
Dedi menyebut hal tersebut harus dikritisi sebab jangan sampai yayasan yang baik tidak teridentifikasi tidak terbantu. Sedangkan yayasan yang membandel malah mendapatkan bantuan yang besar.
Dedi mendapatkan data dari stafnya tersebut bahwa siswa SMA, SMK dan SLB yang ijazahnya belum ditebus mencapai 335.109 siswa. Total anggaran yang harus dibayarkan mencapai Rp 1,3 triliun. "Rp 1,3 Triliun Pemprov Jabar harus nyiapin uang untuk bayar ijazah yang belum dibayar," kata Dedi.
Dedi mengatakan Pemprov Jabar akan memverifikasi siswa yang tidak menebus ijazah karena orang tuanya tidak mampu atau karena dia pelit tidak ingin membayar. "Nanti diverifikasi jangan sampai dia kaya motornya lima emasnya 3 kilo tapi nebus ijazah gak mau," kata dia.
Ia menilai terdapat masalah ketidakmampuan membayar ijazah dan terdapat pula masalah perilaku. Dedi mengaku akan mengubah perilaku orang tua seperti itu.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi langsung bergerak usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Dia pun langsung menyoroti tindakan Kepala SMAN 6 Depok Siti Faizah yang malah mengadakan study tour bagi siswa.
Padahal, ia sudah membuat surat edaran larangan study tour demi keamanan para siswa. Karena itu, Dedi membuat keputusan tegas untuk mencopot Siti dari jabatannya sebagai kepala sekolah (kepsek) SMAN 6 Depok.
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," ujar Dedi kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dia pun siap menindak semua unsur yang tidak taat aturan. Dedi juga ingin masalah pungutan siswa di semua sekolah negara untuk diselesaikan. Mantan bupati Purwakarta tersebut tidak ingin lagi ada pungutan di lingkungan sekolah, termasuk study tour.
"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak. Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu merasahkan masyarakat di Jawa Barat," ucap Dedy.
Sementara itu disinggung persiapan retreat di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Dedy mengaku, akan bersama-sama para wali kota dan bupati menuju ke sana. Dia akan berangkat bareng-bareng menggunakan pesawat terbang ke lokasi.
"Saya kebetulan besok pagi ada serah terima jabatan dulu, karena waktunya sangat terbatas dengan seluruh bupati dan wali kota yang dilantik 26 bupati wali kota yang dilantik kita pergi ke Magelang. Kebetulan kita akan naik pesawat angkatan udara. Dari (Bandara) Husein ke Magelang kan bisa tuh dibantulah, karena kita waktunya terbatas gak mungkin pakai bus," ucap Dedy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika