Genosida dan Perang Israel, Media Zionis: 170 Ribu Tentara Israel Gangguan Psikologis

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Setelah terus menerus berperang antarkawasan, tentara Israel mengalami gangguan psikologis. Mereka selama ini terlibat dalam perang di Gaza, Lebanon, Iran, Bukit Golan Suriah, dan kini di Tepi Barat.

Perang yang terus-menerus itu mengakibatkan kerugian di berbagai sektor. Pertama utang Israel melonjak tajam. Kemudian pariwisata Israel hancur lebur. Lalu kini SDM yang merupakan aset paling berharga dalam pertahanan dan pembangunan bangsa, dalam hal ini SDM tentara Israel, mengalami gangguan psikologis. 

Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengonfirmasi bahwa puluhan ribu tentara cadangan di tentara pendudukan Israel semakin banyak meminta perawatan psikologis setelah mereka “menyelesaikan tugas militer selama berbulan-bulan.”

Surat kabar itu menjelaskan bahwa 170.000 tentara mendaftar dalam sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Keamanan Pendudukan sekitar satu setengah bulan yang lalu, dan mencatat bahwa program perawatan psikologis tersebut menerima minat yang besar dari tentara cadangan.

Namun, surat kabar itu menunjukkan adanya masalah kekurangan terapis yang parah, seraya mencatat bahwa program perawatan "Amit", yang diluncurkan oleh Kementerian Keamanan Pendudukan, menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan.

Dalam konteks ini, situs web Friends of the IDF Disabled Organization mengungkapkan pada tanggal 5 Februari bahwa sekitar 10.000 tentara mungkin diketahui menderita disabilitas psikologis (gangguan stres pascatrauma).

Situs web tersebut menyatakan bahwa lebih dari 6.000 orang cacat dari "tentara" pendudukan telah ditambahkan ke organisasi tersebut, berbicara tentang keberadaan 14.700 orang yang terluka dari "tentara" Israel dan pasukan keamanan pendudukan, sejak dimulainya perang di Gaza dan Lebanon.

Dokter Melawan Genosida (DAG) berkumpul di Washington pada Rabu, dan mendesak Senat untuk mengambil tindakan mengakhiri genosida di Jalur Gaza.

"Kami di sini karena tugas kami sebagai tenaga medis tidak berhenti di pintu rumah sakit. Merupakan tanggung jawab kami untuk melindungi kehidupan dan membunyikan alarm ketika kami menyaksikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Apa yang terjadi atas rakyat Palestina adalah genosida, dan itu didanai dari pajak kami. Kami menolak terlibat. Kami menuntut Senat mengambil tindakan segera," ujar Dr. Nidal Jboor, pendiri DAG, dalam konferensi pers di Gedung Hart.

Jboor meminta pendanaan kembali bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan mengakhiri pemindahan paksa rakyat Palestina.

"Kami juga menuntut gencatan senjata permanen, bukan hanya negosiasi, tetapi penghentian total pembantaian warga sipil yang tidak bersalah," tambahnya.

DAG juga menuntut pembebasan Hussam Abu Safiya, Direktur RS Kamal Adwan di Gaza Utara, yang ditahan pasukan Israel pada 27 Desember dalam penyerbuan ke fasilitas tersebut.

Koalisi global pekerja perawatan kesehatan tersebut memobilisasi lebih dari 100 dokter, perawat, dan profesional perawatan kesehatan di Capitol Hill, namun dihadang polisi.

Israel hanya mengizinkan enam unit alat berat berukuran kecil untuk membersihkan puing-puing di Jalur Gaza, sementara ratusan alat berat lainnya yang sangat dibutuhkan masih dilarang masuk.

Wilayah pesisir yang hancur akibat perang genosida Israel terhadap warga Palestina ini membutuhkan lebih banyak peralatan berat, kata seorang pejabat pada Rabu.

Ismail Thawabteh, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, mengatakan kepada Anadolu bahwa Israel hanya mengizinkan enam alat berat kecil masuk ke Gaza, beberapa di antaranya bahkan memerlukan perbaikan dan suku cadang agar dapat berfungsi.

"Jalur Gaza membutuhkan 500 unit alat berat, termasuk buldoser, ekskavator, derek, dan lainnya," tambahnya.

Thawabteh menekankan bahwa Gaza tengah mengalami "krisis kemanusiaan yang parah akibat kurangnya peralatan dan alat berat yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing, membuka jalan, serta mengevakuasi ribuan jenazah."

Ia juga menyoroti bahwa keputusan Israel untuk hanya mengizinkan enam alat berat masuk mencerminkan "ketidakpeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Gaza."

Pada Selasa, kelompok perlawanan Palestina, Hamas menyatakan bahwa pihaknya tengah bekerja sama dengan mediator Qatar dan Mesir untuk menekan Israel agar mematuhi komitmen perjanjian gencatan senjata.

Gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari, dan menghentikan sementara perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan Otoritas Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika