Gubernur Lemhannas Ajak Kepala Daerah Jadi Negarawan

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mendorong para kepala daerah di seluruh Indonesia memiliki karakter negarawan. Materi itu nantinya juga akan disampaikan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Akmil.

"Kemudian bagaimana pelaksanaan teknokratisnya, nanti akan dibahas bersama dengan para menteri terkait yang akan berlangsung selama lima hari ke depan," kata Ace dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Ahad (23/2/2025).

Baca: Beri Pembekalan Kepala Daerah, Lemhannas Jelaskan Geopolitik Dunia

Dia menyampaikan, Lemhannas mendapat tugas dari Kemendagri selama dua hari untuk mengisi pembekalan bagi para kepala daerah. "Hari ini merupakan sesi terakhir, yaitu kami bagi ke dalam 16 kelompok yang merepresentasikan berbagai wilayah di Indonesia untuk mendiskusikan berbagai isu-isu yang aktual," kata Ace.

Menurut Ace, isu aktual tersebut kemudian dirumuskan untuk dicarikan solusi dan penyelesaiannya. Misalnya, karena yang dititiktekankan adalah isu-isu yang kaitannya dengan wawasan kebangsaan, geopolitik, dan juga ketahanan dan kepentingan nasional, sehingga yang diangkat adalah terkait bagaimana kondisi geopolitik memengaruhi kebijakan ekonomi di masing-masing daerah.

"Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh daerah atau pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan memitigasi tekanan ekonomi global tersebut, dan bagaimana menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan, misalnya bagaimana diversifikasi komunitas yang perlu didorong, termasuk juga mempermudah proses investasi di masing-masing daerah tersebut," ucap Ace.

Baca: Mendagri Sebut Gubernur Lemhannas dan Menhan Beri Materi Retret

Tetapi, hal yang harus dikedepankan para kepala daerah adalah soal kepentingan nasional. "Karena bagaimana pun kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang pemerintah pusat sudah memiliki prioritas bagi program hilirisasi dan reindustrialisasi terhadap komoditas-komoditas tersebut," ujar Ace.

Sebelumnya, Sebanyak 456 kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret di Akmil pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan,  total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah.

Baca: Prabowo Ngobrol Bareng Pemred di Hambalang Selama Enam Jam

Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir. "Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika