Protes Pelanggaran Tarif, Pengemudi Ojek Online Bakal Matikan Aplikasi Secara Massal
Igun menyoroti lemahnya sikap pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring, Garda Indonesia berencana mematikan aplikasi daring atau offbid secara massal pada Kamis (27/2/2025). Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring, Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi ini bentuk protes kepada pemerintah yang tidak bisa menindak tegas perusahaan aplikator pelanggar regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah.
"Ini karena tidak ada tindak lanjut sikap tegas pemerintah terhadap para perusahaan aplikasi yang melanggar tarif Permenhub PM Nomor 12 tahun 2019 dan pelanggaran atas potongan biaya aplikasi Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022," ujar Igun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Igun menyampaikan para pengemudi ojek online (ojol), taksi online, kurir online, saat ini masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari perusahaan-perusahaan aplikator besar yang berbisnis di Indonesia. Igun menyoroti lemahnya sikap pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
"Maka jalan represif lain akan kami tempuh berupa aksi mematikan aplikasi massal dan aksi demonstrasi serentak di Jawa, untuk Jabodetabek akan ada aksi demo ke Istana Merdeka menuntut presiden bisa tegas kepada perusahaan-perusahaan aplikator yang melanggar regulasi," ucap Igun.
Igun mengatakan aksi mematikan aplikasi (offbid) massal seluruh Indonesia akan dimotori oleh Garda Indonesia dan aksi demonstrasi ojol akan dimotori oleh masing-masing aliansi ojol provinsi di seluruh Indonesia. Igun memperkirakan sekitar 100 ribu ojol seluruh Indonesia akan mengikuti aksi serentak tersebut.
Igun menyampaikan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) mengerahkan 5.000 ojol dengan tujuan Istana Merdeka dan SAKO yang melibatkan 1.000 ojol akan ke kantor Gubernur Jawa Tengah.
"Target kami sekitar dua juta dari empat juta pengemudi online akan melumpuhkan aplikasi online seluruh Indonesia," lanjut Igun.
Igun meminta para pengemudi online kompak mematikan aplikasi agar pemerintah dan perusahaan aplikasi paham bahwa ada mitra ojol yang hidupnya tertekan dan memperihatinkan.
"Ojol dibayar murah apabila ikut program Slot dan Aceng agar bisa dapat order terus menerus, namun pengemudi mendapatkan pembayaran tarif di bawah regulasi," kata Igun.
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) melakukan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Senin (17/2/2025). Tuntutan para pengemudi ojol itu adalah meminta pemerintah membuat regulasi agar mereka bisa mendapatkan tunjangan hari raya (THR).
Salah seorang pengemudi ojol mengatakan, pemerintah telah menjanjikan bahwa para pengemudi ojol sejak tahun lalu. Namun, janji itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Karena itu, pihaknya melakukan aksi agar pemerintah tidak kembali lupa akan janji tersebut.
"Tahun kemarin, kita enggak ada aksi, THR lewat. Makanya tahun ini kita ke sini (menagih) apa yang Kemenaker ucapkan tahun lalu," kata dia di hadapan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Senin (17/2/2025).
Menurut dia, komunitas ojol setiap tahun selalu berupaya mencari tambahan untuk Lebaran. Bahkan, ketika masyarakat umum melaksanakan takbiran, para pengemudi ojol masih harus menarik penumpang. Tak hanya itu, setelah sholat id, para pengemudi ojol masih harus memakai atribut untuk kembali mencari nafkah.
"Tapi aplikator enggak ada buat kitanya. Cuma iming-iming THR, tapi kasih insentif 3.000 doang," kata dia.
Karena itu, ia meminta Kemenaker membuat kebijakan yang adil untuk para pengemudi ojol. Ia pun percaya Kemenaker dapat membuat aturan terbaik untuk para ojol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika