Kemenag Tolak Kabulkan Permintaan BP Haji untuk Tempati Ruangan di Lantai 5 Thamrin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, pihaknya belum bisa mengakomodasi permohonan tambahan ruang kerja yang diajukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta.

"Kita belum bisa mengakomodasi permohonan tambahan ruangan di lantai 5. Sebab, ruang kerja di Gedung Kemenag, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat memang terbatas," ujar Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

BP Haji sejak November 2024 hingga saat ini menempati ruang kerja di lantai 3 dan 4 pada gedung Kementerian Agama di Jalan MH. Thamrin, Jakarta. Pada awal Februari 2025, BP Haji mengajukan surat permohonan terkait kemungkinan untuk menggunakan lantai 5 di gedung yang sama.

"Saat ini, lantai 5 gedung Kemenag digunakan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan Pusbimdik Konghucu," kata Kamaruddin.

Kamaruddin menegaskan pihaknya masih mencari solusi atas keterbatasan ruangan ini. Harapannya, semua satuan kerja Kemenag dan BP Haji bisa mendapat ruangan yang representatif.

Sejumlah alternatif tengah diupayakan, kata Kamaruddin Amin, antara lain dengan merenovasi Gedung Sasana Amal Bakti di kantor pusat Kemenag, jalan Lapangan Banteng.

Proses renovasi sedang berlangsung dan diharapkan bisa segera selesai untuk dimanfaatkan sebagai ruang kerja."Jadi kita cari solusi terbaik agar semua pihak bisa mendapat ruang kerja yang representatif. Skema pembagian ruangan akan kita atur sedemikian rupa saat proses renovasi sudah selesai," kata dia.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya sempat menyindir ada raja kecil yang mengganggu proses transformasi haji. Hal tersebut diutarakan Dahnil saat merilis fotonya bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) di X.

Dahnil pun mengungkapkan, dirinya berkesempatan melaporkan perkembangan BP Haji dan proses revisi UU No 8 Tahun 2019 setelah berbicara soal efisiensi anggaran kepada Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Dahnil mengaku dirinya mendapatkan pesan dari Prabowo agar proses revisi beleid tersebut dikawal penuh oleh pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sehingga bisa selesai. “Agar semua otoritas regulasi dan operasi perhajian di bawah institusi yakni BP Haji semua proses transisi dari Kemenag ke Badan Penyelenggaraan Haji harus sesuai instruksi beliau,”ujar dia.

Termasuk,  ujar dia, semua sumber daya manusia dan badan milik negara perhajian yang selama ini sudah menjadi otoritas BP Haji. Menurut Dahnil, Prabowo mengingatkan jangan sampai ada "raja-raja kecil" yang mengganggu jalannya perintah presiden tersebut.

"Perbaikan sektor perhajian adalah mutlak demi melayani cita-cita beragama Umat Islam dan menebar semangat toleransi dan nasionalisme dari berhaji. Para haji-haji harus lebih banyak berkontribusi untuk negeri,"ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika