Cara KPK Cegah Korupsi Sektor Kehutanan
KPK berkomitmen cegah korupsi di bidang kehutanan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan pertemuan bilateral dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman di Gedung Merah Putih, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat efektivitas kerja sama pencegahan korupsi sektor kehutanan di wilayah yang mendapatkan dana otonomi khusus (otsus) seperti Papua dan Aceh.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi semakin terakselerasi dan berjalan lebih efektif serta efisien. Agus menyebut kunjungan kehormatan Deutsche GIZ yang mewakili Pemerintah Jerman ini menjadi langkah konkret memperkuat kerja sama global pemberantasan korupsi.
"Fokus utama kerja sama ini adalah pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan pengelolaan kawasan hutan,” kata Agus dalam keterangan pers, Rabu (5/3/2025).
Agus menyoroti dampak negatif korupsi di sektor kehutanan yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta sumber pendapatan publik.
"Lemahnya pengawasan hutan, dari pembalakan liar hingga penyalahgunaan alokasi fungsi lahan, menyebabkan setiap proses perizinan dipenuhi dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan _state capture corruption_,” ujar Agus.
Sejak 2005, KPK telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui Deutsche GIZ untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Kolaborasi ini kemudian berkembang menjadi program pencegahan korupsi di sektor kehutanan hingga 2007.
Hingga 2019, KPK telah mendapatkan berbagai manfaat dari kerja sama dengan Deutsche GIZ seperti pertukaran pengetahuan, pengembangan kelembagaan, dukungan forum diskusi, serta program pendidikan dan pelatihan teknis bagi insan KPK.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemantauan kebijakan sektor kehutanan dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, proses digitalisasi sistem perizinan akan terus ditingkatkan melalui Kebijakan Satu Peta guna memperkuat pengawasan dan menekan praktik korupsi di sektor ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika