Buntut Banjir Besar Jabodetabek, Empat Perusahaan di Puncak Disegel

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah melakukan penataan pembangunan kawasan puncak menyusul banjir besar yang melanda Jabodetabek pada awal pekan ini. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah menyegel empat perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

Empat perusahaan itu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP), PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park), dan Eiger Adventure Land, Megamendung.

"Kami tidak akan memberi toleransi kepada pemegang izin yang menyalahi aturan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten demi menjaga keseimbangan ekosistem," kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq seperti dikutip dari pernyataan KLH/BPLH, Kamis (6/3/2025).

Penyegelan dilakukan kunjungan kerja ke kawasan Puncak Bogor dan Hulu DAS Ciliwung untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan. Dalam kunjungan tersebut, Hanif memimpin langsung penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.

Di setiap lokasi tersebut Hanif bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan. Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.

PT PPSSBP diketahui membangun pabrik pengolahan teh kering di dekat kawasan resapan air Telaga Saat yang dapat mengancam ekosistem serta ketersediaan air bagi masyarakat. Hanif meminta pengelola kawasan Eiger Adventure Land secara sukarela membongkar fasilitas yang tidak sesuai dengan tata lingkungan dan menyalahi peraturan lingkungan. Kawasan ini dinilai berpotensi merusak keseimbangan ekosistem di sekitarnya.

Hanif menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap 18 kerja sama operasional (KSO) di kawasan Puncak yang bermitra dengan PTPN I Regional 2. Selain itu, 33 tenant atau lokasi di kawasan Puncak telah diidentifikasi untuk disegel karena melanggar peraturan lingkungan.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang berpartisipasi dalam kunjungan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. "Keberlanjutan ekosistem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kita harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam agar bencana ekologis bisa dicegah," katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perlunya koordinasi antarlembaga dan perbaikan tata kelola lingkungan. "Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan ini,” kata Dedi.

Selain menindak perusahaan yang melanggar aturan, Hanif dan rombongan juga menanam pohon di sekitar Bendungan Ciawi sebagai simbol rehabilitasi ekosistem. Ia menjelaskan lahan kritis di hulu DAS Ciliwung saat ini mencapai 3.203,24 hektare, dengan laju erosi lebih dari 180 ton per hektare per tahun.

Ia mengatakan hal ini menyebabkan sedimentasi sungai dan mempercepat pendangkalan bendungan, yang berpotensi memperburuk risiko banjir di wilayah hilir. Oleh karena itu, pemerintah akan mempercepat program restorasi ekosistem guna meningkatkan daya tampung air dan mengurangi risiko

Hanif memastikan langkah konkret dalam pemulihan hulu DAS Ciliwung terus dilakukan. Program rehabilitasi lahan kritis akan diperluas di berbagai titik strategis, sementara penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan akan semakin diperketat. Pemerintah berkomitmen untuk mencegah banjir di Jakarta dan Jabotabek dengan memastikan hulu sungai dikelola dengan baik.

"Jika hulu sungai tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat merugikan jutaan penduduk di hilir. Oleh karena itu, kami akan mempercepat program restorasi ekosistem dan menguatkan penegakan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan," kata Hanif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika