Menlu China Tolak Usulan Trump Pindahkan Warga Palestina dari Gaza
Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian integral wilayah Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi menyebutkan, usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza malah akan menciptakan masalah baru di Timur Tengah. Dia pun mengkritik usulan AS tersebut.
"Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Setiap perubahan paksa terhadap status Gaza tidak akan membawa perdamaian, tetapi hanya akan menyebabkan ketidakstabilan baru," kata Wang Yi dalam konferensi pers tahunan di Beijing pada Jumat (7/3/2025).
Konferensi pers tersebut merupakan bagian dari rangkaian sidang parlemen China "Dua Sesi" pada 4-11 Maret 2025 yang membahas soal kinerja pemerintah China pada 2024 dan rencana kerja pemerintah untuk 2025. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berulang kali menyerukan "pengambilalihan" Gaza dan pemindahan penduduknya guna menjadikan wilayah itu sebagai destinasi wisata.
Rencana tersebut ditolak dunia Arab dan banyak negara lain yang menilainya sebagai bentuk pembersihan etnis. China pun setuju agar rakyat Gaza tetap tinggal di wilayahnya sekarang.
Baca: Militer Korut Dilaporkan Dilatih Rusia Gunakan Drone
"Kami mendukung rekonsiliasi perdamaian di Gaza, yang digagas Mesir dan negara-negara Arab lain. Kehendak rakyat tidak boleh ditentang, dan asas keadilan tidak boleh diabaikan," ungkap Wang Yi.
Jika AS sebagai negara besar benar-benar peduli terhadap rakyat Gaza, maka negeri Paman Sam harus mendukung gencatan senjata yang menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, juga meningkatkan bantuan kemanusiaan, setuju prinsip Palestinalah yang memerintah Palestina dan berkontribusi pada pembangunan kembali di Gaza.
Baca: Dua Pilot Jet FA-50 Angkatan Udara Filipina Menghilang
"Tanpa perdamaian Timur Tengah, dunia tidak akan stabil. Konflik Israel-Palestina terjadi berulang kali hanya karena solusi dua negara baru setengah tercapai: negara Israel telah lama menjadi kenyataan, tetapi negara Palestina masih jauh dari jangkauan," tambah Wang Yi.
Agar Palestina dan Israel dapat benar-benar hidup berdampingan dalam damai, ungkap Wang Yi, semua faksi perlu melaksanakan Deklarasi Beijing untuk mencapai persatuan dan penguatan diri. Dengan begitu, kedua negara bisa hidup berdampingan.
"Semua pihak di Timur Tengah perlu mengatasi perbedaan untuk mendukung negara Palestina. Masyarakat internasional perlu membangun konsensus dan mempromosikan perdamaian antara Palestina dan Israel," ucap Wang Yi.
Baca: Israel Dukung Rusia di Suriah demi Kurangi Pengaruh Turki
China, ungkap Wang Yi, adalah mitra strategis negara-negara Timur Tengah dan sahabat sejati bangsa Arab. "Kami Kami akan terus berjuang dengan tegas demi keadilan, perdamaian, dan pembangunan bagi rakyat Timur Tengah, dan mendukung negara-negara di kawasan itu menentukan masa depan mereka sendiri," ujar Wang Yi.
Dalam KTT darurat Arab yang diselenggarakan oleh Mesir tentang Gaza pada Selasa (4/3/2025), para pemimpin dalam kesimpulan akhir menegaskan kembali tentang kebutuhan mendesak untuk sepenuhnya melaksanakan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan. Langkah itu akan mengakhiri perang Israel secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
KTT tersebut juga menyetujui rencana lima tahun senilai 53 miliar dolar AS atau sekitar Rp 865,5 triliun untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya. Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza yang terdiri dari "teknokrat" nonpartisan untuk menjalankan Gaza selama masa transisi enam bulan di bawah naungan pemerintah Palestina.
Hampir 48.400 warga Palestina telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111 ribu lainnya terluka dalam perang brutal Israel sejak Oktober 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika