Prabowo Buka Keran Impor, Ekonom: Siap-Siap Tsunami Industri Lokal

Rencana penghapusan kuota impor berisiko mempercepat kerusakan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Acara bertema Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan itu dihadiri jajaran menteri, Dewan Ekonomi Nasional, BI, OJK LPS dan sejumlah pemangku kepentingan.
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Acara bertema Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan itu dihadiri jajaran menteri, Dewan Ekonomi Nasional, BI, OJK LPS dan sejumlah pemangku kepentingan.
Rep: Muhammad Nursyamsi Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan kuota impor berisiko besar mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang super ketat. Andry menilai pernyataan Prabowo jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh.

Baca Juga


“Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi Cina. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” ujar Andry dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (8/4/2025) lalu.

Andry menyoroti industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan yang saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Andry menilai industri-industri tersebut akan semakin tertekan apabila keran impor dibuka secara bebas. 
 
"PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan," sambung Andry. 
 
Presiden minim sense of urgency 
 
Menurut Andry, efek domino ini sangat berbahaya. Tanpa daya beli, konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian nasional ikut melemah. "Ekonomi kita masuk ke lingkaran setan. Industri jatuh, konsumsi lesu, investor kabur, ekspor lemah, impor merajalela. Ini jelas krisis struktural," lanjut Andry. 
 
Andry menilai pernyataan Prabowo mencerminkan minimnya sense of urgency dan absennya panduan ekonomi yang jelas. Andry mengatakan kebijakan tersebut kontradiktif dengan upaya pemerintah membangun kemandirian ekonomi.
 
"Arahnya ke mana sebenarnya? Di satu sisi kita gembar-gemborkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, tapi di sisi lain kita justru membuka keran impor sebebas-bebasnya. Ini kontradiksi terang-terangan," ucap Andry. 
 
Andry memperingatkan dampak buruk pembukaan impor secara masif bagi iklim investasi. Andry menyebut kebijakan tersebut justru akan semakin membuat enggan para investor mendirikan pabrik dan produksi di Indonesia. "Kalau pasar domestik dibanjiri impor murah, logika investor sederhana, buat apa bangun pabrik di sini? Lebih murah ekspor dari negara mereka sendiri atau dari kawasan lain yang lebih kompetitif," sambung Andry. 
 
Dari sisi eksternal, Andry menilai neraca perdagangan memperjelas kekhawatiran ini. Dalam tiga tahun terakhir, meski masih surplus, namun surplus dagang Indonesia terus menyusut dari 54,5 miliar dolar AS di 2022, menjadi 37 miliar dolar AS di 2023, dan turun lagi ke 31 miliar dolar AS pada 2024 yang membuat Indonesia akan kembali masuk ke defisit perdagangan.
 
"Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump," lanjut Andry. 
 
Andry menilai kebijakan ini tidak bisa dibiarkan menjadi kebijakan liar tanpa kendali. Andry berharap ada regulasi yang tegas, selektif, dan berpihak pada kepentingan nasional. "Kalau tidak, kita bukan hanya bicara soal industri lumpuh atau devisa habis. Ini soal kejatuhan daya beli rakyat, gelombang PHK yang makin membesar, dan hilangnya kepercayaan pada arah kebijakan ekonomi kita," kata Andry.
 

Presiden buka keran impor

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Seskab Teddy Indra Wijaya mendengarkan paparan presentasi dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Acara bertema Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan itu dihadiri jajaran menteri, Dewan Ekonomi Nasional, BI, OJK LPS dan sejumlah pemangku kepentingan. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Presiden secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS. Pengusaha merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Maka dari itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia. "Bebas (untuk melakukan impor komoditas penting). Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh, ya kan? Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha. Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan," kata Prabowo.

Di samping mendukung para pengusaha untuk bisa memiliki kemudahan menjalankan bisnisnya, Presiden mengingatkan agar para pengusaha juga dapat menjaga komitmennya untuk berkontribusi bagi negara. Selain meminta pengusaha dapat memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, Prabowo juga mengingatkan mereka untuk taat membayar pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara.

"Kita juga minta para pengusaha ya bayar pajak yang benar. Ya kan?" kata Prabowo.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Personel TNI Dikerahkan Jaga Semua Kantor Kejati dan Kejari, Ada Apa?

Kronologi Perawat RS di Cirebon Tiga Kali Memperkosa Pasien

Militer Irak Ambil Tindakan di Tengah Perang India-Pakistan

Jeda Saat Ijab Kabul Akad Nikah Maxime-Luna Maya, Ini Penjelasan Bimas Islam

Tenun Garut Banyak Diborong, Sekjen MPR: Ada Inovasi Motif

KPAID Cirebon Dampingi Pasien Korban Dugaan Kekerasan Seksual oleh Perawat

Perawat RS di Cirebon, Diduga Lakukan Rudapaksa ke Pasien Remaja Penyandang Disabilitas

Isu Merger dengan Grab, Ini Klarifikasi dari GoTo

Lalu Lintas Tol Indrapura–Kisaran Naik Jelang Waisak 2025

Lelah Berperang, Tentara Israel Banyak yang Menolak Bertugas