Jika Ijazah Jokowi Palsu, Ia harus Menanggung Utang Rp 7.000 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat terkait dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Selain Jokowi, pihak tergugat lainnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) di PN Solo dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin (14/4/2025). Koordiator Tim TIPU UGM, M Taufiq menjelaskan alasan melakukan gugatan yang sama di PN Solo yang pernah dilakukan di PN Jakarta Pusat.

Dia pun menyangsikan keputusan sebelumnya terkait sekolah Jokowi yang tidak beres. Pun Taufiq menggugat kredibilitas kuasa hukum Jokowi yang melarang pihak-pihak tertentu mempertanyakan ijazah sekolah dan kuliah ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis enidem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak. Dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara mana pun, tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa nol, kalau kalah minusnya berapa," kata Taufiq saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Taufiq pun menyebut, alasan mengapa kali ini mengajukan gugatan tersebut di PN Solo. Pasalnya, lokasi tersebut dekat dengan rumah Jokowi dan pihak tergugat lainnya. "Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota, itu dimulai dari kota Solo, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Solo," katanya.

Menurut Taufiq, inti dari gugatan tersebut adalah apabila Jokowi kalah dalam keabsahan ijazah sekolah dan kuliah, yang bersangkutan harus menanggung utang negara sekitar Rp 7.000 triliun. "Konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai Rp 7.000 triliun kalau nanti terbukti, Rp 7.000 triliun kalau nanti terbukti palsu otomatis itu tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya," ucap Taufiq.

Sebelumnya, Tim kuasa hukum Jokowi jawab soal tudingan ijazah palsu yang kembali menjadi sorotan di media sosial. Salah seorang tim kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menyebut, tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada kliennya adalah tidak benar dan sangat menyesatkan.

"Pertama-tama kami tegaskan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar. Ijazah beliau asli dan telah dikonfirmasi langsung oleh pihak Universitas Gadjah Mada, sebagai institusi yang berwenang," kata Yakup saat jumpa pers di Senayan Avenue, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Yakup juga menyebut, rektorat UGM, termasuk Dekan Fakultas Kehutanan sudah memverifikasi ijazah Jokowi. Dan, ijazah tersebut telah digunakan dalam berbagai proses pencalonan Jokowi, mulai mendaftar wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga dua kali maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Semua proses itu telah diverifikasi oleh KPU daerah maupun KPU RI.

Yakup juga menyoroti munculnya narasi-narasi seakan-akan Jokowi takut menunjukkan ijazah aslinya. "Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli beliau kecuali jika diminta secara resmi oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan. Kalau tidak, untuk apa kami tunjukkan? Ini bisa jadi preseden hukum yang sangat buruk," kata Yakup

Dalam upaya meluruskan persepsi publik, kuasa hukum memberikan analogi sederhana. Belum lagi, kata dia, selama ini, pihak penggugat telah beberapa kali membawa kasus ke pengadilan, yakni dua kali ke PN Jakarta Pusat dan satu kali ke Pengadiilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Namun, semua gugatan tersebut ditolak, dan tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. "Bayangkan jika ada orang tiba-tiba menuduh ijazah Anda palsu dan meminta Anda menunjukkannya. Padahal seharusnya bukan Anda yang membuktikan, tetapi pihak yang menuduh. Ini prinsip dasar hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan," jelas Yakup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika