12.708 Guru di Bengkulu Terima Tunjangan, Kemenkeu: 19,45 Persen dari Total Pagu

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BENGKULU -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12.708 guru tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sederajat di Provinsi Bengkulu telah menerima tunjangan profesi guru (TPG).

Sebanyak 12.708 guru tersebut telah menerima TPG sejak Januari hingga awal Mei 2025 dengan total anggaran yang tersalurkan Rp158,96 miliar.

"Untuk penyaluran TPG di Provinsi Bengkulu saat ini telah mencapai 19,45 persen dari total pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui kas negara sebesar Rp817,40 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Kemenkeu Muhammad Irfan Surya Wardana di Kota Bengkulu, Selasa.

Ia menjelaskan penyaluran TPG di Bengkulu terdiri atas Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 1.263 guru dengan total salur Rp16,04 miliar dari pagu Rp68,56 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara Tengah 808 guru dengan Rp10,23 miliar dari alokasi anggaran Rp45,94 miliar.

Kabupaten Bengkulu Utara yaitu 842 guru dengan Rp10,65 miliar dari total anggaran Rp97,86 miliar, Kabupaten Kaur 721 guru dengan penyaluran TPG Rp9,10 miliar dari pagu Rp58,34 miliar, Kabupaten Kepahiang 913 guru dengan Rp10,93 miliar dari pagu Rp47,62 miliar.

Kemudian, Kabupaten Lebong 653 guru dengan Rp7,72 miliar dari total anggaran Rp34,94 miliar, Kabupaten Mukomuko sebanyak 1.027 guru dengan penyaluran Rp12,61 miliar dari pagu Rp58,07 miliar.

Kabupaten Rejang Lebong 952 guru dengan Rp13,26 miliar dari pagu Rp67,38 miliar, Kabupaten Seluma 927 guru dengan Rp11,76 miliar dari pagu Rp69,89 miliar, Kota Bengkulu sebanyak 1.895 guru dengan Rp19,70 miliar dari pagu Rp80,53 miliar, dan Provinsi Bengkulu mencapai Rp3.007 guru dengan Rp36,91 miliar dari total anggaran Rp188,22 miliar.

Sementara itu, Irfan menerangkan saat ini masih terdapat guru yang belum menerima TPG karena rekening yang diserahkan oleh guru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tidak sesuai.

"Salah satu problem atau yang perlu diantisipasi yaitu adanya return (pengembalian) karena rekening yang sudah inaktif atau rekening yang berubah sehingga uang yang telah dibayarkan tertolak oleh bank BPD," jelas Irfan.

Untuk itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Dikbud untuk segera melakukan proses perbaikan rekening agar segera diselesaikan.

Diketahui, saat ini penyaluran TPG melalui kas negara sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada 13 Maret 2025 meresmikan mekanisme pembayaran baru TPG di Indonesia.

Guru berkualitas

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan Kepulauan Babel membutuhkan guru berkualitas guna memajukan pendidikan masyarakat yang berdaya saing di Negeri Serumpun Sebalai itu.

"Saya akan mencari guru-guru terbaik untuk kemajuan pendidikan daerah ini," kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan hakikat pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, peradaban bangsa dan hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Asta Cita keempat yaitu membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur.

"Jika dilihat dari angka pendidikan, Babel masih berada pada peringkat yang belum memuaskan dibandingkan dengan provinsi lainnya, sehingga harus ada terobosan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini," katanya.

Ia mengatakan dalam meningkatkan mutu pendidikan ini dibutuhkan guru-guru yang berkualitas, tidak terlibat politik praktis dan menjadi fasilitator pembelajaran, mentor serta konselor para siswa-siswi. "Guru-guru yang terbaik ini tidak menutup kemungkinan dan berpotensi menjadi kepala sekolah demi kemajuan pendidikan di daerah ini," katanya.

Menurut dia, dalam menentukan guru-guru terbaik ini tentunya diperlukan pengkajian dan tim survei untuk mengecek langsung ke lapangan.

"Tim ini tidak hanya melihat kinerja para guru ini, tetapi juga meninjau permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Kalau logistik sudah dipenuhi dan tidak kurang lagi, namun kualitas pendidikan di daerah masih di bawah provinsi lain," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika