Tuntutan Gibran Mundur, Luhut: Jangan Sampai Negeri Kita Dipecah Kekuatan Asing
Luhut Pandjaitan minta mereka yang tidak taat konstitusi jangan tinggal di Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin tuntutan, yang salah satunya adalah mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat mewaspadai kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia bersatu.
"Jangan sampai negeri kita dipecah belah sama kekuatan kekuatan asing," kata Luhut seusai acara Halal BiHalal dengan Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025) sore WIB.
Ketika dikonfirmasi bahwa yang menginisiasi petisi tuntutan adalah purnawirawan TNI, Luhut sekali lagi menegaskan, jangan sampai ada pihak asing ikut campur masalah Indonesia. "Ya, iya makanya itu, siapa pun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas," ucap Luhut.
Dia pun menganggap, ide pemakzulan Wapres Gibran yang dimotori mantan menag dan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi hampir mustahil terealisasi. "Jangan kamu juga ikut menjadi bagian memecah belah. Dengar itu," kata Luhut kepada awak media.
Luhut pun menegaskan, purnawirawan juga wajib taat konstitusi, yaitu menerima dan menghormati Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran yang dipilih mayoritas masyarakat Indonesia. "Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi jangan tinggal di Indonesia," kata mantan menko polhukam tersebut.
Luhut ikut hadir acara Halal BiHalal dengan Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri yang juga diikuti Presiden Prabowo Subianto. Prabowo duduk di samping Wakil Presiden (Wapres) periode 1993-1998 sekaligus Panglima ABRI Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sri Sultan diundang dalam kapasitasnya sebagai keluarga besar TNI.
Terlihat pula Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendagri M Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, hingga Titiek Soeharto ikut menghadiri acara halal bihalal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika