Ketua MPR: Demokrasi tak Identik dengan Pertarungan
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan pelaksanaan demokrasi Indonesia memang harus terus ditingkatkan. Segala hal yang salah kaprah yang terkait dengan ini perlu segera diluruskan. Salah satu itu di antaranya adalah adanya pandangan bahwa demokrasi yang 'benar' adalah dilakukan dengan cara bertarung hingga ada satu pihak yang menang dan kalah.
''Padahal, bila demokrasi diidentikan dengan pertarungan atau voting, maka pasti ada pihak yang terluka, bahkan bisa jadi ada pihak yang terpinggirkan. Inilah pandangan yang perlu diluruskan. Sebab, kita juga mengenal demokrasi Pancaslia yang mengedapankan mekanisme musyawarah-mufakat. Dan inilah yang kini dilupakan,'' kata Zulkifli Hasan dalam acara 'Press Gathering Pimpinan MPR RI dengan Wartawan 'Parlemen' di Medan, Jumat (8/5).
Menurut Zulkifli, bila musyawarah-mufakat dikedepankan dalam politik Indonesia masa kini, maka implementasi demokrasi ke depan akan lebih bermartabat. Pihak yang merasa tersingkir atau dilukai setiap kali ada peristiwa demokrasi, baik itu suksesi kepimpinan di elite partai politik dan kepadala daerah, tidak akan terjadi lagi.
''Saya merasakan langsung adanya pandangan yang keliru pada pelaksanaan demokrasi kita yang seolah-olah yang disebut 'demokratis' apabila cara pemilihannya dilakukan dengan voting. Keinginan untuk melakukan musyawarah mufakat dianggap tidak tepat,'' katanya.
Zulkifli mengakui untuk meluruskan kembali sosok demokrasi Pancasila memang tugas yang berat. Dan ini tidak bisa dibebankan kepada salah pihak saja, seperti MPR. Seluruh elemen masyarakat harus ikut serta melakukannya tanpa terkecuali.
''Tentu saja MPR akan terus menyosialisasikan mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila. Kami akan membuat programnya agar nilai-nilai empat pilar dapat dihayati masyarakat secara luas. Salah satu diantaranya adalah bekerja sama dengan Lemhanas membuat pelatihan khusus mengenai peneguhan kehidupan berbangsa dengan para kepala daerah selama 21 hari. Jadi kita akan berbagai beban dengan mereka usai pelaksanaan pilkada serentak nanti,'' tegas Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika