DPD: Kereta Cepat Kurang Bermanfaat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa mempertanyakan keputusan pemerintah menyetujui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang bernilai RP 79 triliun, menurutnya, tidak memiliki kemanfaatan yang mendesak untuk dilakukan.

Ia menilai, untuk pembangunan kereta cepat denga rute Jakarta-Surabaya saja masih kurang tepat. Terlebih lagi dengan rute Jakarta-Bandung yang hanya berjarak kurang lebih 150 km. 

"Kenapa harus Bandung-Jakarta? Jakarta-Surabaya saja kurang adil bila melihat pemerataan dari Sabang sampai Merauke," ujarnya pada Republika.co.id, Rabu (4/11).

Menurutnya, tidak ada hal yang mendesak untuk pemerintah gegabah menyetujui proyek kereta cepat, melihat dari ketersediaan tol dan angkutan transportasi yang sudah sangat memadai pada rute Jakarta-Bandung.

Anggota DPD perwakilan DKI Jakarta ini menegaskan, jika pemerintah tetap melanjutkan proyek yang berkerja sama dengan Cina, kemungkinan besar Indonesai tidak bisa berdikari secara politik, ekonomi, dan budaya.

"Ini kan kita tidak berdaulat secara ekonomi, nanti kita tidak berdaulat secara politik karena dirampas oleh asing. Dengan tidak berdikarinya dalam bidang ekonomi, dan juga ini akan merusak kebudayaan," ungkapnya.

Melihat gejala tersebut, ia dengan tegas menolak proyek kereta cepat. Selaku anggota DPD, ia sudah menggunakan hak bertanya yang diajukan kepada presiden agar bisa menjadi pertimbangan kelanjutan proses kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika