Pimpinan MPR RI Pimpin Rapat Bersama Bahas Wilayah Perbatasan
REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Persoalan wilayah perbatasan NKRI sejak dulu banyak menjadi persoalan yang tidak sedikit menegangkan hubungan negara Indonesia dan negara tetangga.
Seperti yang terjadi baru-baru ini dimana Cina mengklaim secara sepihak bahwa kepulauan Natuna adalah masuk peta wilayah mereka, yang membuat berang pemerintah Indonesia.
Pelbagai elemen masyarakat tentu sangat menyayangkan klain daerah-daerah NKRI oleh negara asing. Masyarakat banyak mengharapkan agar pemerintah serius menjaga batas-batas wilayahnya.
Beragam pembahasan pun banyak diselenggarakan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah soal wilayah perbatasan NKRI salah satunya pembahasan yang dilakukan lembaga MPR RI. Dalam menjalankan amanah UU untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, MPR RI banyak melakukan kunjungan dan pembahasan di daerah-daerah perbatasan.
Salah satunya penyelenggaraan Rapat Bersama MPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang membahas soal Wilayah Perbatasan Republik Indonesia, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Ayaduta, kota Manao, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat ( 27/11 ).
Rapat bersama ini dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Evert Ernest Mangindaan dan dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono, Ketua Fraksi PKS MPR RI TB, Syumandjaya, Ketua Fraksi nasdem Bachtiar Aly, anggota MPR RI Fraksi Gerindra Elnino M.H. Mohi, anggota Fraksi PAN MPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow dan para anggota kelompok DPD di MPR RI Stefanus Liow, Marhany Victor Polypua, Fabian Richard Sarundajang, Benny Rhamdani serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai serta Forum Komunikasi Pimpina Daerah ( Forkompinda ) Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan mengatakan, pembahasan soal daerah perbatasan sangat penting dan MPR RI sangat menaruh perhatian yang sangat bersar soal daerah perbatasan.
"Mengapa MPR sangat concern soal perbatasan, sebab wilayah NKRI memiliki wilayah-wilayah perbatasan baik darat dan laut dengan wilayah negara tetangga dan semuanya berpotensi terjadi sengketa perbatasan," kata dia.
Khusus untuk di Provinsi Sulawesi Utara, lanjut Mangindaan, memiliki wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan negara Filipina salah satunya kepulauan Miangas Masyarakat di sana sudah terbiasa bercampur baur dengan wilayah negara Filipina. Bahkan masyarakat Miangas sudah sangat terbiasa bergaul dengan masyarakat Filipina.
"Pembahasan ini sangat penting untuk membahas kekurangan-kekurangan apa saja yang terjadi di wilayah perbatasan, jangan sampai masyarakat wilayah perbatasan merasa dianak tirikan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan masyarakat wilayah lain," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika