Ketua MPR Berharap Pemerintah Ambil Alih Freeport
REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap pemerintah mengambil alih Freeport Indonesia. Pengambilalihan itu, sebut Zulkifli mirip seperti pengelolaan Pertamina untuk dijadikan BUMN.
"Dalam soal Freeport, pemerintah agar mengambilalih Freeport daripada ribut terus," kata Zulkifli usai menjadi pembicara dalam Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/12).
Baca: Kejagung: Tempat Pertemuan Dipesan Sekretaris Setya Novanto
Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, kata dia, menimbulkan kegaduhan setelah terungkap pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid dengan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin.
Kontrak PT Freeport akan berakhir pada 2021. Dalam pengambilalihan itu, Zulkifli bisa mencontoh pengelolaan minyak oleh Pertamina. "Kita tiru seperti Pertamina," ujar dia.
Pengelolaan meniru seperti Pertamina, Zulkifli menjelaskan, dengan production sharing, di mana Kontraktornya PT Freeport Indonesia, tapi pemilikan sahamnya oleh pemerintah dan dalm jangka panjang.