MPR Cari Model dan Produk Hukum Haluan Negara
REPUBLIKA.CO.ID, PANGKAL PINANG --Keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara model GBHN, saat sedang diseriusi oleh MPR. GBHN itu untuk mencari model haluan negara seperti apa, bagaimana produk hukumnya, dan apa sanksi bila presiden dan kepala daerah tidak menjalankan haluan negara.
Salah satu cara untuk mendapatkan masukan tersebut, adalah dengan melakukan kegiatan focus group discussion (FGD). "Kita akan melaksanakan FGD di 33 provinsi," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dalam sambutan saat membuka FGD di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, (18/4).
Dalam kegiatan tersebut para akademisi, anggota MPR, dan kepala daerah tersebut, mereka diminta saran dan pendapat soal haluan negara yang akan digunakan oleh pemerintah periode mendatang. "Kita mendiskusikan secara mendalam untuk mendapat masukan yang konkret," ujarnya
Ia mengungkapkan, keinginan untuk menghidupkan haluan negara model GBHN adalah rekomendasi MPR Periode 2009-2014. Zulkifli ingin haluan negara yang kelak dijadikan panduan pembangunan harus memuat semua bidang yang sifatnya jelas dan komprehensif.
Zulkifli menambahkan, dalam haluan negara tersebut juga harus memuat wawasan kebangsaan agar karakter kebangsaan masyarakat semakin kuat. "Ini penting," jelasnya.
Keinginan menghidupkan haluan negara model GBHN menurut Zulkifli, juga muncul dari aspirasi masyarakat yang sering mendatangi pimpinan MPR.