#haluan-negara

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Selasa , 18 Mar 2025, 23:04 WIB

Mengapa Harus Ada Haluan Negara? Catatan Atas Pilihan Bentuk Hukum PPHN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Rumusan asli UUD 1945 hanya mengatakan, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" (Pasal 1 ayat (2) pra-amandemen). Ada tiga hal penting yang...

Ilustrasi pembangunan. Konstitusi adalah landasan utama membangun identitas dan arah bangsa.

Selasa , 11 Mar 2025, 18:49 WIB

Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN dalam Tata Kelola Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Konstitusi adalah landasan utama dalam membangun identitas dan arah bangsa. Sebagai political compact and contract, konstitusi Indonesia atau yang dikenal sebagai UUD 1945 menjadi dokumen yang merekam komitmen bersama untuk bersatu sebagai Indonesia. Hal ini tertulis jelas sebagaimana Pembukaan UUD 1945: “ ... menyatakan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ...”. Keputusan untuk bersatu...

Ahad , 24 Oct 2021, 12:23 WIB

Wakil Ketua MPR: PPHN Bukan Haluan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan,...

Senin , 13 Sep 2021, 18:38 WIB

Pakar: Haluan Negara Penting tapi tidak Urgen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan...

Senin , 07 Dec 2020, 12:56 WIB

Ma’ruf Cahyono: Pembangunan Hukum Perlu Masuk Haluan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, mengatakan...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Senin , 26 Oct 2020, 19:05 WIB

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan MPR akan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum agar naskah visi misi calon gubernur, bupati, walikota, yang akan berkontestasi dalam Pilkada Serentak pada Desember 2020 adalah bagian tak terpisahkan dari visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sabtu , 29 Aug 2020, 17:00 WIB

MPR Akan Rekomendasikan Visi Misi NKRI ke KPU

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Diskusi Nasional Revolusi Industri 4.0

Ahad , 16 Feb 2020, 10:37 WIB

Pembaharuan Haluan Negara Untuk Respons Perubahan Zaman

Rabu , 18 Dec 2019, 18:30 WIB

MPR: Haluan Negara tidak Cukup Diatur Melalui UU

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Muchamad Nabil Haroen

Senin , 09 Dec 2019, 08:22 WIB

Haluan Negara Agar Indonesia Punya Prioritas pada 100 tahun

Senin , 18 Nov 2019, 22:55 WIB

Politikus Golkar Sebut Pokok Haluan Negara Perlu Dihadirkan

Senin , 11 Nov 2019, 15:59 WIB

Nasdem Belum Ambil Sikap soal GBHN

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Basarah

Rabu , 16 Oct 2019, 20:44 WIB

Basarah: MPR-Presiden Sepakat Dalami Wacana Amendemen UUD

Rabu , 16 Oct 2019, 20:13 WIB

MPR Masih Pelajari Format Haluan Negara

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar - Akbar Tandjung

Rabu , 16 Oct 2019, 20:01 WIB

Akbar: Alasan Amendemen UUD 1945 Harus Kuat dan Jelas

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Selasa , 15 Oct 2019, 20:57 WIB

Muhammadiyah: Indonesia Membutuhkan GBHN

Selasa , 24 Sep 2019, 03:50 WIB

Rapat Gabungan MPR Hasilkan Sejumlah Kesepakatan

Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono.

MPR: Haluan Negara Berbeda dengan GBHN Orde Baru

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Sadono memaparkan bahwa banyak kesalahpahaman di masyarakat yang mengira lembaga MPR hendak mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti layaknya Orde Baru. Rumusan yang dirancang oleh badan pengkajian MPR RI tersebut merupakan Haluan Negara yang berisikan program jangka Panjang 10-15 tahun mendatang. Salah satunya merupakan landasan haluan...

Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menggelar diskusi nasional bertajuk 'Evaluasi Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kamis (5/9).

Kamis , 05 Sep 2019, 21:04 WIB

Basarah: Haluan Negara Sempurnakan Ketatanegaraan

Ilustrasi kursi pimpinan MPR. Ada wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan GBHN dan memperluas kewenangan MPR.

Rabu , 14 Aug 2019, 17:58 WIB

Pakar: Wacana GBHN Ingin Wujudkan Politik Semu

Rabu , 14 Aug 2019, 17:21 WIB

Lemhanas Ingatkan Wacana GBHN tak Jadi Komoditas Politik

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari

Rabu , 14 Aug 2019, 16:36 WIB

Amendemen GBHN Disebut Pintu Masuk Kendalikan Presiden

Selasa , 13 Aug 2019, 19:15 WIB

Mahfud: Amendemen Terbatas UUD 1945 Diperlukan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo

Selasa , 13 Aug 2019, 15:41 WIB

Ketua DPR: Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru

Senin , 12 Aug 2019, 20:50 WIB

Pengamat: Ide PDIP Hidupkan GBHN Timbulkan Persoalan Serius

Senin , 12 Aug 2019, 20:22 WIB

Fadli: Amendemen UUD Jangan untuk Kepentingan Sesaat

Sabtu , 03 Aug 2019, 13:48 WIB

Rancangan Amandemen UUD 1945 Menyasar Dua Hal Pokok

Kamis , 25 Jul 2019, 12:20 WIB

Draf Amendemen Haluan Negara Diserahkan ke Semua Fraksi

Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono menjadi narasumber talkshow di salah satu stasiun televisi swasta.

Rabu , 05 Dec 2018, 20:04 WIB

MPR: Haluan Negara Menjadi Guideline dan Kiblat Pembangunan

Kamis , 01 Nov 2018, 17:05 WIB

MPR Serap Aspirasi untuk Sempurnakan Tata Negara Indonesia

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan

Rabu , 29 Nov 2017, 16:47 WIB

Ketua MPR Nilai Haluan Negara Sebagai Solusi Ketimpangan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid

Rabu , 29 Nov 2017, 16:22 WIB

HNW Menilai Adanya Haluan Negara Dipandang Mendesak

Rabu , 20 Sep 2017, 05:04 WIB

FRI: Indonesia Perlu Miliki Haluan Negara

Anggota MPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat.

Rabu , 12 Apr 2017, 18:00 WIB

MPR: Haluan Negara Harus Jadi Prinsip Pembangunan

MPR Khawatirkan Amandemen UUD Disusupi Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangkaian acara sosialisasi empat pilar, Wakil Ketua MPR, Mahyudin menyampaikan kajian tentang perlunya haluan negara. Haluan negara yang dimaksud seperti GBHN pada masa Orde Baru atau sistem pembangunan nasional semesta berencana pada masa Orde Lama. Menurut Mahyudin, hal itu bisa dilakukan dengan Undang-undang atau menghidupkan Tap MPR dengan amandemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD). "Presiden setuju dengan...

Rapat gabungan pimpinan MPR dan DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Rabu , 25 Jan 2017, 20:50 WIB