#haluan-negara

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

Ahad , 24 Oct 2021, 12:23 WIB

Wakil Ketua MPR: PPHN Bukan Haluan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tengah diwacanakan disebutnya masih sekadar konsep. Sehingga, belum ada kepastian bahwa PPHN adalah haluan negara...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengatakan keberadaan haluan negara, tetapi tidak urgen. (Foto ilustrasi: MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945)

Senin , 13 Sep 2021, 18:38 WIB

Pakar: Haluan Negara Penting tapi tidak Urgen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menanggapi wacana menghadirkan kembali haluan negara. Menurutnya, keberadaan haluan penting, tetapi tidak urgen. "Perlu itu ada empat derajat situasi, pertama perlu itu dalam keadaan normal, yang kedua perlu itu dilakukan tapi penting atau prioritas dalam bahasa lainnya. (Ketiga) Perlu itu bisa jadi ada kemendesakan atau urgensi dan...

Senin , 07 Dec 2020, 12:56 WIB

Ma’ruf Cahyono: Pembangunan Hukum Perlu Masuk Haluan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, mengatakan...

Senin , 26 Oct 2020, 19:05 WIB

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tujuan dibentuknya...

Sabtu , 29 Aug 2020, 17:00 WIB

MPR Akan Rekomendasikan Visi Misi NKRI ke KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan MPR akan merekomendasikan...

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Diskusi Nasional Revolusi Industri 4.0

Ahad , 16 Feb 2020, 10:37 WIB

Pembaharuan Haluan Negara Untuk Respons Perubahan Zaman

Rabu , 18 Dec 2019, 18:30 WIB

MPR: Haluan Negara tidak Cukup Diatur Melalui UU

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Muchamad Nabil Haroen

Senin , 09 Dec 2019, 08:22 WIB

Haluan Negara Agar Indonesia Punya Prioritas pada 100 tahun

Senin , 18 Nov 2019, 22:55 WIB

Politikus Golkar Sebut Pokok Haluan Negara Perlu Dihadirkan

Senin , 11 Nov 2019, 15:59 WIB

Nasdem Belum Ambil Sikap soal GBHN

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Basarah

Rabu , 16 Oct 2019, 20:44 WIB

Basarah: MPR-Presiden Sepakat Dalami Wacana Amendemen UUD

Rabu , 16 Oct 2019, 20:13 WIB

MPR Masih Pelajari Format Haluan Negara

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar - Akbar Tandjung

Rabu , 16 Oct 2019, 20:01 WIB

Akbar: Alasan Amendemen UUD 1945 Harus Kuat dan Jelas

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Selasa , 15 Oct 2019, 20:57 WIB

Muhammadiyah: Indonesia Membutuhkan GBHN

Selasa , 24 Sep 2019, 03:50 WIB

Rapat Gabungan MPR Hasilkan Sejumlah Kesepakatan

Senin , 16 Sep 2019, 19:54 WIB

Pembahasan GBHN Mengerucut pada Dua Opsi

Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono.

Selasa , 10 Sep 2019, 19:46 WIB

MPR: Haluan Negara Berbeda dengan GBHN Orde Baru

Ilustrasi kursi pimpinan MPR. Ada wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan GBHN dan memperluas kewenangan MPR.

Pakar: Wacana GBHN Ingin Wujudkan Politik Semu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya kembali wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah romantisme masa lalu yang ingin mewujudkan stabilitas politik semu. Proses amendemen konstitusi untuk membuat GBHN kembali ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menghabiskan energi positif yang harusnya bisa disalurkan untuk hal lain. "Sebetulnya bisa dikatakan dalam terminologi politik atau pemikiran filsafat itu adalah ide fix, tidak memikirkan...

Rabu , 14 Aug 2019, 17:21 WIB

Lemhanas Ingatkan Wacana GBHN tak Jadi Komoditas Politik

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari

Rabu , 14 Aug 2019, 16:36 WIB

Amendemen GBHN Disebut Pintu Masuk Kendalikan Presiden

Selasa , 13 Aug 2019, 19:15 WIB

Mahfud: Amendemen Terbatas UUD 1945 Diperlukan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo

Selasa , 13 Aug 2019, 15:41 WIB

Ketua DPR: Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru

Senin , 12 Aug 2019, 20:50 WIB

Pengamat: Ide PDIP Hidupkan GBHN Timbulkan Persoalan Serius

Senin , 12 Aug 2019, 20:22 WIB

Fadli: Amendemen UUD Jangan untuk Kepentingan Sesaat

Sabtu , 03 Aug 2019, 13:48 WIB

Rancangan Amandemen UUD 1945 Menyasar Dua Hal Pokok

Kamis , 25 Jul 2019, 12:20 WIB

Draf Amendemen Haluan Negara Diserahkan ke Semua Fraksi

Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono menjadi narasumber talkshow di salah satu stasiun televisi swasta.

Rabu , 05 Dec 2018, 20:04 WIB

MPR: Haluan Negara Menjadi Guideline dan Kiblat Pembangunan

Kamis , 01 Nov 2018, 17:05 WIB

MPR Serap Aspirasi untuk Sempurnakan Tata Negara Indonesia

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan

Rabu , 29 Nov 2017, 16:47 WIB

Ketua MPR Nilai Haluan Negara Sebagai Solusi Ketimpangan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid

Rabu , 29 Nov 2017, 16:22 WIB

HNW Menilai Adanya Haluan Negara Dipandang Mendesak

Rabu , 20 Sep 2017, 05:04 WIB

FRI: Indonesia Perlu Miliki Haluan Negara

Anggota MPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat.

Rabu , 12 Apr 2017, 18:00 WIB

MPR: Haluan Negara Harus Jadi Prinsip Pembangunan

Rabu , 12 Apr 2017, 17:30 WIB

'Saatnya Memikirkan Arah Bangsa 100 Tahun ke Depan'

Kamis , 23 Mar 2017, 21:16 WIB

MPR Khawatirkan Amandemen UUD Disusupi Asing

Mahfud MD: Indonesia Masih Perlu Haluan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan Indonesia masih memerlukan haluan negara karena akhir-akhir ini banyak yang menilai jalannya pemerintahan Indonesia salah arah, sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. "Kita masih butuh haluan negara, namun haluan negara saat ini belum tentu bernama GBHN seperti pada zaman orde baru," kata Mahfud dalam seminar nasional di Kabupaten...

Badan Pengkajian MPR menjaring masukan akademisi Gorontalo terkait GBHN.

Sabtu , 08 Oct 2016, 09:19 WIB