Netralitas ASN Tentukan Kualitas Pilkada

DPD
Ketua DPD Irman Gusman saat membuka Seminar Nasional bertajuk 'Netralitas ASN dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017' di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (20/4).
Rep: Eko Supriyadi Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang sebagai elemen penting dalam mewujudkan pembangunan demokrasi yang berkualitas. Ketua DPD Irman Gusman menyoroti pentingnya pembangunan demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan Pilkada Serentak.

Selain India dan Amerika, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia mampu bertransformasi menjadi contoh negara demokrasi bagi bangsa lain.

“Bangsa-bangsa lain melihat Indonesia sebagai miracle nation, yaitu bangsa yang bisa menyatukan semua perbedaan suku agama dan ras menjadi negara demokrasi dalam perjalanannya,” kata Irman, saat membuka Seminar Nasional bertajuk 'Netralitas ASN dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2017' di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (20/4).

Senator asal Sumatera Barat ini menambahkan, dalam membangun demokrasi, peran birokrasi menjadi penting. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada dan juga menjaga integritas ASN agar tidak menjadi alat politik untuk mencapai satu kepentingan golongan atau pihak tertentu.

“Birokrasi harus netral dan dinamis. Dinamis maksudnya ASN harus ikut aktif mendorong masyarakat supaya ikut aktif datang ke TPS. Netral juga terhadap kandidatnya,” ujar Irman.

Budaya politik demokratis yang dewasa untuk mengakui kemenangan dan kekalahan dalam pemilu harus ditingkatkan. Sebab, Birokrasi adalah elemen penting bekerja untuk negara, birokrasi mendukung pelaksanaan dan kelancaran pemilu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu Permana berharap pada pilkada pada tahun 2017 mendatang, pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan ASN dapat diminimalisir sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Pilkada yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, untuk itu pelanggaran yang melibatkan ASN harus diantisipasi," ujar Wahyu.



BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler