Ketua DPD: Perusahaan Harus Tingkatkan CSR untuk Masyarakat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwaklan Daerah (DPD) RI Irman Gusman, dan Senator Papua Mesakh Mirin melakukan diskusi dengan Perusahaan Industri Sawit KORINDO, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Hutan indonesia (APHI) dengan tema kampanye global anti sawit. Diskusi tersebut dilaksanakan di Nusantara III Komplek Parlemen.
Menurut Irman, penentangan industri sawit salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesejahteraan masyarakat sekitar di sekitar industri sawit, dan buruknya pengelolaan deforestasi lahan sawit.
“Tentu masyarakat tidak berharap mobil mewah tapi transportasi layak, fasilitas sekolah yang memadai kemudian fasilitas rumah sakit yang mudah diakses dan terjangkau, nah alangkah baiknya perusahaan-perusahaan sawit ini dapat mendukung kebutuhan masyarakat disekitar yang memang membutuhkan bantuan melalui penigkatan Corporate Social Responsibility (CSR)”, kata Irman dalam siaran pers yang Republika.co.id terima, Jumat (26/8).
Dalam Kesempatan tersebut Irman mengungkapkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus lebih baik lagi terhadap masyarakat sekitar, karena jika manfaatnya baik dan pengelolaannya bagus maka penentangan terhadap industri sawit tidak akan terjadi.
“Saya yang punya latar belakang usaha tahu persis bagaimana yang seharusnya perusahaan melakukan CSR, jadi perusahaan sawit ini harus lebih baik lagi dalam memberikan CSR agar image dunia usaha bisa positif," ujar Irman.
Senada dengan Irman, Wakil Sekretaris II Dewan Minyak Sawit Inonesia Nogoseno, memiliki wacana untuk gerakan serentak penyerapan karbon bersama-sama di seluruh dunia. “Gerakan serentak penyerapan karbon dan deforestasi ini penting sehingga diperlukan statement kuat untuk menyuarakannya kepada dunia seperti di Francis, Jerman, Belgia, dan seluruh penjuru dunia yang memiiki tanggung jawab yang sama terhadap indusrtri sawit, penyerapan karbon ini juga harus diatur secara proporsional," ujarnya.
Menanggapi potensi alam di Papua, Senator Papua Mesakh Mirin mengatakan bahwa papua punya sumber daya alam yang bagus, namun banyak kendala akses transportasi hulu ke hilir, dan beraneka suku, adat dan bahasa di Papua yang menyebabkan pendekatannya juga berbeda.
“Di Papua banyak potensi alam yang bisa kita gali sesuai mukadimah UUD 1945 dimana kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi transportasi sulit untuk akses jalan, akses transportasi murah, listrik mudah dan murah dan pengelolaan sumber daya alamnya juga belum mendukung," katanya.