Komisi X Minta Kemenpar Bantu Sail Sabang 2017
dpr
Komisi X melakukan kunjungan kerja ke Aceh.
Rep: Ali Mansur Red: Dwi Murdaningsih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Pariwisata untuk mengkoordinasikan persiapan Sail Sabang 2017, yang akan dilaksanakan pada 28 November sampai 5 Desember 2017 mendatang di Sabang, Aceh. Mengingat dengan waktu persiapan yang tersisa, masih banyak persiapan yang harus mendapat perhatian dan untuk segera diselesaikan. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya.
"Kami akan meminta Kemenpar sebagai leading sektor, mengkoordinasikan berbagai persiapan yang belum tuntas. Salah satunya dengan Kementerian Perhubungan, terkait dengan tranportasi laut dari Pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh dengan Pelabuhan Balohan di Sabang," kata Riefky, dalam siaran persnya, Senin (7/8).
Politikus Partai Demokrat juga berharap gelaran Sail Sabang yang rencanananya dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo itu dapat berjalan dengan sukses dan meriah. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait agar benar-benar mempersiapkan acara yang mengundang pemilik kapal pesiar dan komunitas penyelam itu, sehingga menarik perhatian wisatawan.
"Kalau acara ini sampai gagal, bukan hanya menjadi beban Pemerintah Kota Sabang, tapi Pemerintah Indonesia. Sail Sabang bukan hanya akan dinikmati masyarakat Kota Sabang dan sekitarnya, tapi nanti juga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang akan hadir pada kegiatan tersebut," kata Riefky.
Riefky mengakui, Sabang hingga saat ini masih menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara (Wisnus) maupun Wisatawan Mancanegara (Wisman). Untuk itu, ia meminta kepada penyelenggara terkait segera menyiapkan berbagai keperluan yang vital dan krusial menjelang pergelaran berlevel internasional itu. Hal itu agar segera menyiapkan segala keperluannya demi kelancaran acara yang akan berlangsung dalam waktu tidak lama lagi ini.
"Berbagai temuan ini juga akan kami bawa ke Jakarta, dan akan dilihat, mana yang bisa diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, dan mana yang bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah,"kata Riefky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler