MPR Kembali Tampung Masukan Soal GBHN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Simposium Nasional dengan tema Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Haluan Penyelenggara Negara di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11). Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menjelaskan apa yang dimaksud sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN.
"Dulu sudah rapat gabungan dengan fraksi-fraksi dan kelompok-kelompok sepakat perlunya haluan negara, haluan negara yang sifatnya tidak teknis, tetapi filosofis, sesuai dengan Pancasila, cuma merumuskan seperti apanya sampai hari ini belum sepakat," kata dia, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, (29/11).
Oleh karena itu, Zul menilai simposium tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan gagasan, dan masukan-masukan yang positif. Tujuan simposium tersebut bertujuan untuk meminta masukan, menghimpun pendapat dan usulan dari Institusi yang tepat memberikan masukan mengenai haluan negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
Selain itu, Zul juga menambahkan tujuan diadakan simposium tersebut adalah untuk merumuskan usulan konsep haluan negara yang ideal untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
Beberapa upaya telah dilakukan antara lain melalui simposium, masukan dari kampus-kampus, dan dengar dari rakyat agar ada sinkronisasi antara pembangunan di pusat dengan pembangunan di daerah.
"Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jangan sampai jomplang, Jawa maju, Indonesia Timur belum, Barat belum, jadi harus ada kesetaraan kesamaan, kan NKRI. Filosofinya saja," ujarnya.
Beberapa tokoh yang hadir menjadi pembicara dalam simposium nasional tersebut antara lain Mantan Wakil Presiden RI, Boediono, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, Ketua Badan Pengkajian MPR, Bambang Sadono, Deputi Bidang Strategis Sekjen Wantanas Cecep Agus S, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Priambodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika