MPR RI: Perbedaan Pendapat Soal Covid-19 Harus Bijaksana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia yang belum menunjukkan penurunan dan keinginan mayoritas publik agar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dihapus, harus disikapi Pemerintah dengan langkah bijaksana.

"Pekan ini diluncurkan hasil lembaga survei Indikator yang mencatat adanya keinginan masyarakat agar PSBB segera dihapus. Padahal di sisi lain tren penularan Covid-19 terus meningkat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam ketetangan tertulisnya, Jumat (21/8).

Mengutip hasil survei Indikator, 60,6 persen kelompok masyarakat sipil menginginkan pemerintah menghentikan PSBB.  Di sisi lain, 54,6 persen kalangan elite yang disurvei lebih memilih agar PSBB dilanjutkan. "Ada perbedaan pendapat antara masyarakat dan kalangan elite dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, menurut Rerie sapaan akrab Lestari, Pemerintah harus bijaksana dalam mengambil langkah dalam upaya pengendalian Covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional.

Rerie menilai, banyak kemungkinan yang bisa digambarkan dari hasil survei tersebut. "Apakah keinginan masyarakat untuk menghapus PSBB karena tidak memahami bahaya Covid-19 atau karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda," katanya.

Dalam libur long weekend kali ini saja, ungkap Legislator Partai NasDem itu, Jasa Marga mencatat adanya peningkatan arus kendaraan yang keluar wilayah DKI Jakarta.

Tercatat, sebanyak 162.938 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga pada Rabu 19 Agustus 2020 atau naik 39,2% jika dibandingkan lalu lintas normal. 

Masyarakat yang sudah jenuh dalam tekanan, ungkap Rerie, sepertinya berupaya melepas stress dengan cara berlibur, meski tren penyebaran Covid-19 terus meningkat.

Berdasarkan fakta dan hasil survei Indikator itu, menurut Rerie, adanya ketidaksinambungan antara keinginan masyarakat dan pemerintah dalam hal pengendalian Covid-19 harus segera disikapi dengan langkah yang tepat.

Sebagai misal keinginan masyarakat yang tinggi untuk menghapus PSBB, tegasnya, harus dibarengi atau diimbangi dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam kesehariannya.

"Semakin tinggi aktivitas warga, seharusnya diimbangi semakin ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun," ujar Rerie.

Di sisi lain, menurut Rerie, hasil survei Indikator tersebut memperlihatkan sebuah PR besar yang harus segera dicarikan jawabannya. "Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tanah Air ini perlu sebuah langkah bersama dengan masyarakat. Adanya perbedaan pendapat terkait cara menghadapi penyebaran Covid-19 antara masyarakat dan kalangan elite harus segera diatasi, agar kita bisa bergerak bersama menghadapi pandemi ini," kata Rerie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika