Masyarakat Jangan Abai Protokol karena Kehadiran Vaksin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksin Covid-19 rencananya akan segera didistribusikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Namun Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengingatkan masyarakat tidak boleh terbuai dengan ketersediaan vaksin dalam menangkal infeksi virus Covid-19, oleh karenanya pemerintah diminta untuk menanamkan penerapan protokol kesehatan di kehidupan bermasyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah pusat mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada aparat pemerintah tingkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar menggencarkan sosialisasi dan menyampaikan pentingnya menjaga kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Caranya dengan mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sebab hal tersebut merupakan jurus terbaik untuk memutus rantai penularan Covid-19.

"Pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat bahwa untuk melawan virus Covid-19 tidak cukup hanya dengan vaksin yang disiapkan pemerintah melainkan keefektifan vaksin tetap harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam siaran persnya, Jumat (16/10).

Bamsoet meminta pemerintah daerah dapat menggencarkan budaya hidup bersih dan sehat di masing-masih daerahnya dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Sebab pembudayaan protokol kesehatan bisa memberi dampak jangka panjang terhadap perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat luas.

Ketua MPR menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 memang menjadi salah satu intervensi medis yang disiapkan pemerintah untuk dapat melawan pandemi Covid-19. Namun, prinsip dasar yang perlu dipahami masyarakat dalam melawan penularan Covid-19 adalah pelaksanaan protokol kesehatan mengingat kepatuhan terhadap protokol kesehatan efektif menurunkan tingkat risiko penularan sampai dengan 85 persen.

Saat ini terdapat tiga daerah yang harus menjadi fokus utama pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19, yakni Jawa Tengah, Papua dan Bali, sebab kasus sembuh cenderung mengalami penurunan pada seluruh provinsi kecuali di tiga daerah tersebut. Menanggapi hal ini Bamsoet mendorong pemerintah pusat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 di tiga daerah tersebut, untuk melakukan pengendalian dan penanganan Covid-19 agar lebih fokus dan efektif, sehingga pengendalian dan penanganan Covid-19 di daerah tersebut menjadi lebih baik.

Pemda di tiga daerah tersebut juga diharapkan menggiatkan cara penanganan Covid-19 dengan memaksimalkan 3T (testing, tracing dan treatment), sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendeteksi dini kasus baru Covid-19 sehingga dapat segera dilakukan penanganan yang optimal.

"Saya minta pemerintah daerah terus mengupdate perkembangan kasus di tiga daerah tersebut, sehingga apabila terjadi lonjakan kasus, angka kesembuhan menurun ataupun angka kematian akibat Covid-19 meningkat, pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang baik dan tepat dalam menangani permasalahan yang ada.

Ketua MPR RI juga mendorong pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah/Pemda melengkapi dan menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan, seperti fasilitas cuci tangan, di tempat-tempat umum atau fasilitas-fasilitas publik yang ramai dan mudah dijangkau.

Pemerintah juga diharapkan meningkatkan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat agar rajin mencuci tangan dengan sabun dan perubahan pola perilaku hidup bersih, baik pendekatannya melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama ataupun melalui media siar, radio, televisi, ataupun media sosial.

"Menyampaikan bahwa cuci tangan dengan sabun untuk menghasilkan pola hidup bersih dapat menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat, sehingga hal tersebut harus diajarkan dan ditanamkan sejak dini. MPR berpendapat pemerintah agar turut berperan serta terkait sosialisasi akan hal tersebut," ujar Bamsoet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika