Klaim Covid-19 Turun, Perludem: Jangan Terlalu Percaya Diri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, meminta semua pihak tak terlalu percaya diri dengan klaim penurunan angka Covid-19 di daerah yang menggelar pilkada. Ia meminta penyelenggara pilkada dan pemerintah bersinergi dalam melaksanakan pemilihan di tengah pandemi Covid-19.

"Klaim-klaim bahwa di daerah yang berpilkada angka pandeminya lebih menurun itu jangan membuat terlalu percaya diri dulu," ujar Titi dalam diskusi daring, Rabu (21/10).

Menurut Titi, para pihak harus memperhatikan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di lapangan. Temuan-temuan Bawaslu terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye, salah satunya pertemuan tatap muka yang makin banyak dilakukan pasangan calon (paslon) patut dipertimbangkan.

Titi menyebutkan, catatan Bawaslu juga menunjukkan angka pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat kampanye pun kian meningkat. Seiring peningkatan kegiatan kampanye berupa pertemuan tatap muka.

Hal-hal diatas harus menjadi catatan para penyelenggara, pemerintah, peserta pilkada, dan pihak yang berkepentingan agar tidak lengah dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Sebab, masa kampanye masih panjang dan terus berlangsung sampai 5 Desember 2020.

"Ini yang membuat semua pihak tidak bisa kemudian melihatnya secara sempit bahwa langsung pada konklusi pilkada membuat pandemi menurun karena perjalanan kita cukup panjang, masih ada 40 hari lebih lagi," kata Titi.

Menurut Titi, mendekati masa tenang atau berakhirnya masa kampanye, intensitas kampanye akan kian masif. Sebab, situasi kompetisi semakin memanas, sedangkan waktu untuk meyakinkan pemilih segera berakhir.

Paslon berpotensi menabrak aturan sehingga terjadi pelanggaran, baik pelanggaran klasik maupun protokol kesehatan. Titi meminta pengawasan makin ditingkatkan, terutama di daerah yang hanya diikuti dua pasangan calon kepala daerah, karena iklim kompetisinya lebih ketat secara head to head.

"Ini bisa memicu, menggoda calon atau tim kampanye atau simpatisan melakukan pelanggaran yang tadi, baik pelanggaran yang klasik pelanggaran jadwal kampanye, politik uang, dan seterusnya, maupun pelanggaran terhadap protokol kesehatan," tutur Titi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika