Kemendagri Minta Paslon Intensif Kampanye Lawan Covid-19
Semua pihak harus mampu memanfaatkan teknologi agar Pilkada berjalan aman.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada semua pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk secara intensif menyampaikan visi-misi dan strategi dalam penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori dalam Webinar yang diselenggarakan Pilkada Watch bersama Qlue dengan tema "Pilkada Aman & Bersih Indonesia Maju" pada Senin (9/11).
"Jadikan Pilkada sebagai ajang adu gagasan paslon mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujarnya.
Apalagi, menurutnya, saat ini sedang berlangsung debat paslon di semua daerah, tema debat harus mengedepankan penanganan terhadap pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Harapan kami, tema debat calon kepala daerah isinya harus lebih kepada peranan kepala daerah dalam penanganan covid dan dampak sosial ekonominya, karena ini penting sekali," ujar Hudori.
Dia pun menyampaikan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengimbau kepada kepala daerah untuk tema Pilkada ini dijadikan satu tema sentral terutama bagi calon-calon kepala daerah.
"Pak Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan KPU, Bawaslu dan juga yang lain saya kira panglima TNI, Polri dan Forkompinda se Indonesia selalu mengadakan rakor," ungkap Hudori.
"Dan saya kira kemarin juga ditindaklanjuti di tingkat yang lebih teknis yang dilakukan temen-temen Kemendagri dan juga di KPU Bawaslu termasuk Polhukam," kata dia menambahkan.
Hudori mengungkapkan, selama ini pemerintah terus melakukan rapat koordinasi terkait Pilkada, supaya pelaksanaan Pilkada di semua daerah dapat terpantau terus sehingga kualitas Pilkada terjaga serta keselamatan masyarakat terjamin.
Sedangkan, dari data yang diperoleh terkait dukungan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai Inpres 6/2020 dan Inmendagri 4/2020 yang dilakukan melalui rakor telah dilaksanakan di semua provinsi yang menggelar pilkada.
Begitu pula dengan dukungan terhadap Perkada tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Melalui rakor yang dilaksanakan, 100 persen Provinsi yang menggelar Pilkada telah mendukung dan siap untuk melaksanakannya.
Selain itu, menurutnya, salah satu indikator kesuksesan Pilkada dari sisi kualitas partisipasi publik. Harapannya, melalui sosialisasi yang intens seputar Pilkada akan meningkatkan jumlah partisipasi.
“Harapannya Pilkada ini fluktuasi tingkat partisipasi nanti bisa tercapai targetnya itu 77,5%. Makanya nanti kita sosialisasi ini penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan,” kata dia.
Di saat yang sama, Komisioner KPU Pramono U Thantowi menyampaikan agar KPU di semua daerah dapat bekerja dengan menyesuaikan terhadap kondisi saat ini yaitu pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi dan semua yang terlibat dapat memanfaatkan teknologi agar Pilkada dapat tetap berlangsung dengan aman serta kualitas demokrasinya tetap baik.
"Kita dorong petugas KPU di daerah untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan maupun gugus tugas tingkat lokal dan tentu kampanye atau seluruh tahapan kita semakin memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi," ucapnya.
Dalam webinar tersebut diisi oleh beberapa narasumber diantaranya adalah Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori yang mewakili Mendagri sebagai keynote speaker, Ketua Bawaslu RI Abhan, Komisioner KPU Pramono U Tanthowi, Direktur Eksekutif Pilkada Watch Wahyu A Permana, Founder & CEO Qlue Rama Raditya dan dimoderatori oleh Dwi Sasongko serta diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari 177 daerah Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika