IMI Masukkan Empat Pilar MPR RI di Anggaran Dasarnya
MPR dan IMI akan bekerjasama sosialisasikan empat pilar MPR secara hybrid
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang memasukan paham kebangsaan Empat Pilar MPR RI dalam anggaran dasar organisasinya. Langkah ini patut ditiru oleh organisasi lain, sehingga paham kebangsaan bisa meresap dalam berbagai kalangan.
"MPR RI akan bekerjasama dengan IMI untuk menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara hybrid, mengkombinasikan kehadiran virtual dan fisik para anggota IMI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, para komunitas otomotif dari mulai motor hingga mobil, bisa turut memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Bamsoet usai menerima pengurus IMI 2016-2020, di Jakarta, Selasa (10/11).
Pengurus IMI yang hadir antara lain, Ketua Umum Sadikin Aksa, Sekretaris Jenderal Jeffrey JP, Wakil Bendahara Rafiuddin Razak, Teknologi Informasi Irvan Bahran, Sekretaris Mobilitas Joel D. Mastana, serta Pemasaran dan Hubungan Masyarakat Tedi Kurniawan.
Ketua DPR RI ke-20 dan Dewan Pembina IMI ini menjelaskan, sebagai fasilitator dan regulator dari seluruh kegiatan otomotif di Indonesia yang meliputi bidang olahraga dan mobilitas, IMI perlu segera meluncurkan buku standarisasi tata cara berkendara sepeda motor berkelompok. Sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota komunitas yang sering mengadakan touring.
"IMI juga bisa membuat standarisasi produk UMKM otomotif. Saat ini, komponen yang telah terdaftar dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) antara lain ban mobil, helm sepeda motor, velg, dan minyak pelumas. Sementara knalpot, kanvas rem, dan berbagai aksesoris lainnya masih banyak yang belum ada SNI-nya. IMI bisa menjadi lokomotif yang mengajukan SNI," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menerangkan, dengan adanya SNI di berbagai spare part kendaraan bermotor, kalangan UMKM bisa mempunyai acuan dalam memproduksi dan menyuplai berbagai kebutuhan industri otomotif. Sekaligus menutup peluang impor dari berbagai negara.
"Kalangan UMKM harus turut menjadi penikmat besarnya gairah otomotif di tanah air. Jangan sampai spare part seperti spion, malah didapatkan dari impor. UMKM kita memiliki kualitas yang bagus. Di Kabupaten Purbalingga, misalnya, disana banyak UMKM yang memproduksi knalpot. Tinggal dorongan dari pemerintah melalui kementerian terkait maupun organisasi seperti IMI, agar UMKM yang memproduksi spare part kendaraan bermotor bisa lebih maju lagi," kata Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika