Pulihnya Pariwisata Tergantung Kecepatan Penyelesaian Corona

Upaya pemerintah untuk fokus dalam penangangan Covid-19 perlu segera dilakukan.

MPR
Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian dalam acara Diskusi Empat Pilar dengan tema ‘Kebangkitan Pariwisata Nasional dari Pandemi Covid-19 Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional’ kerjasama MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR, lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).
Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa dampak negatif pandemi Covid-19 sangat memukul perekonomian nasional, salah satunya di sektor pariwisata.  Betapa banyak rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di bidang tersebut, harus menerima kenyataan pahit kehilangan pendapatannya akibat drastisnya penurunan tingkat kunjungan wisatawan baik domestik dan manca negara.

Situasi tersebut makin parah dengan rusaknya berbagai infrastruktur seperti hotel, penginapan, situs-situs wisata karena minimnya pemeliharaan akibat pemasukan yang berkurang bahkan nihil sepanjang pandemi berlangsung.  Hal tersebut mengakibatkan dunia usaha pariwisata dan usaha-usaha pendukung yang kebanyakan dilakukan rakyat kecil sangat kesulitan memenuhi biaya operasional termasuk gaji karyawan, sehingga banyak terjadi PHK dan penutupan tempat usaha.

Diungkapkan Hetifah, patut disyukuri ketika kebijakan pelonggaran PSBB dan penetapan kondisi new normal muncul, geliat pariwisata Indonesia mulai ada walaupun sedikit karena masih ada pembatasan-pembatasan. “Untuk mempercepat bangkitnya pariwisata nasional, saya rasa perlu upaya-upaya luarbiasa dari pemerintah didukung DPR. Alhamdulillah, sekarang sudah ada upaya tersebut antara lain Komisi X DPR membentuk Panja Pemulihan Pariwisata dan bantuan-bantuan dari pemerintah terutama untuk usaha kecil,” katanya seperti dalam siaran pers.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Diskusi Empat Pilar dengan tema ‘Kebangkitan Pariwisata Nasional dari Pandemi Covid-19 Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional’ kerjasama MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR, lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).

Baca Juga


Anggota MPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi atau Dede Yusuf sebagai narasumber, dalam acara Diskusi Empat Pilar dengan tema ‘Kebangkitan Pariwisata Nasional dari Pandemi Covid-19 Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional’ kerjasama MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR, lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (30/11). - (MPR)

 

Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan secara ketat tersebut anggota MPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi atau Dede Yusuf sebagai narasumber, Sekretaris Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hariyanto sebagai narasumber, dan Penulis buku Naked Traveler Series Trinity juga sebagai narasumber serta para wartawan media massa elektronik, cetak, online nasional.

Di tengah-tengah upaya Kemenparekraf dalam pemulihan pariwisata nasional, Hetifah mengungkapkan bahwa dirinya sempat kaget ketika pemerintah mengusulkan dan kemudian disetujui DPR, tentang perubahan anggaran Kemenparekraf yang awalnya sebesar Rp 5,36 triliun dipangkas sebanyak Rp 2,04 triliun, menjadi sebesar Rp 3,26 triliun untuk penanganan virus corona yang kian meluas di Indonesia.

“Saya berpikir, dipotong sedemikian besar bagaimana upaya kelanjutan program pemulihan pariwisata nasional itu. Namun, pada akhirnya saya menyadari upaya pemerintah untuk fokus dalam penangangan Covid-19 perlu segera dilakukan.  Sebab, jika covidnya saja tidak diatasi maka akan mustahil sektor pariwisata pulih dan bangkit.  Saya kemudian bisa bernafas lega, dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi X DPR, September 2020 lalu, di tetapkan anggaran Kemenparekraf tahun 2021 sebesar Rp 4,9 triliun. Ini angin segar buat pariwisata nasional,” terangnya.

Sementara itu, Dede Yusuf menegaskan bahwa memang pariwisata nasional sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, ini terbukti ketika PSBB diberlakukan secara ketat, rakyat seperti ‘terkurung’ di rumahnya sendiri. “Tapi, begitu PSBB dilonggarkan yang dicari rakyat adalah tempat wisata,” tambahnya.

Fenomena tersebut, lanjut Dede Yusuf, dampaknya sangat besar bagi dunia pariwisata di daerah-daerah yang sebelumnya sepi wisatawan, menjadi kebanjiran para pelancong. “Yang unik adalah kebanyakan yang membanjiri daerah wisata itu adalah wisatawan domestik bahkan di Bali, jarang sekali turis asing. Keunikan lainnya adalah, tiba-tiba banyak muncul destinasi-destinasi wisata baru sampai ke pelosok-pelosok daerah,” ujarnya.

Melihat fakta tersebut, Dede Yusuf berharap agar seraya terus menangani pandemi, pemerintah juga harus fokus kepada pengelolaan wisatawan lokal dan penggalian potensi destinasi wisata baru dalam upaya membangkitkan kembali pariwisata nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hariyanto mengingatkan bahwa dunia pariwisata Indonesia adalah mata rantai kehidupan, banyak sekali kegiatan ekonomi dan industri yang bergantung di situ, mulai dari pesan tiket, transportasi, penginapan, kuliner, jasa dan lainnya.

“Dan ketika semua kegiatan ekonomi itu terganggu karena pandemi, maka akan menganggu kontribusi sektor pariwisata dalam penguatan pondasi perekonomian nasional. Lalu, sekarang bagaimana kita mengelola pariwisata nasional bertahan di tengah pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya ini,” tambahnya.

Menjawab pertanyan besar tersebut, Hariyanto mengungkapkan Kemenparekraf melihat kondisi pandemi ini menjadi momentum tepat untuk membuat pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih baik dengan melakukan re-strategy dan mengubah pola pikir pariwisata dari quantity tourism ke quality tourism.

“Langkah selanjutnya adalah Kemenparekraf akan membuat standarisasi baru kualitas pariwisata nasional yakni kegiatan pariwisata secara keseluruhan harus mengacu dan memenuhi standar yang ditetapkan yakni soal kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Jika standar itu dipenuhi maka akan diterbitkan sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment),” terangnya.

Hariyanto mengajak seluruh pelaku dunia pariwisata Indonesia untuk segera mengikuti program CHSE tersebut dengan cara mendaftar di laman Kemenparekraf untuk secepatnya mendapatkan sertifikasi tersebut, dengan harapan pariwisata Indonesia cepat bangkit dan berjaya kembali.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler