Bea Cukai Bahas Persiapan NLE di Banten dan Ambon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjalankan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 dalam mendukung penataan dan percepatan arus logistic Nasional, Bea Cukai melakukan kunjungan untuk mendukung persiapan implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) di Banten dan Ambon.

Di Banten, Bea Cukai Merak melakukan kunjungan ke Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS), Selasa (5/10). Kunjungan ini turut dihadiri oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Agus Sudarmadi, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Maritim dan Investasi, Sahat M Panggabean, Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Banten, Arif, dan Kepala Bea Cukai Merak, Beni Novri.

Dalam kegiatan ini dilakukan diskusi untuk memetakan program NLE oleh PT KBS. Program NLE berkontribusi aktif dalam mengurangi biaya logistik. PT KBS dipilih sebagai contoh implementasi pelayanan terpadu pelabuhan komoditi curah cair, kedepannya diharapkan mampu menjadi role model untuk pelabuhan komoditi curah cair di daerah lain.

Agus menjelaskan bahwa pelayanan terpadu ini adalah kerjasama antara Bea Cukai dengan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). “Program NLE merupakan upaya untuk mempercepat kegiatan impor dan ekspor terutama untuk meningkatkan ekosistem logistik yang semakin efisien, sehingga dapat membangun sistem logistik yang adil terhadap semua perusahaan,” imbuhnya.

Sementara di Ambon, Bea Cukai Ambon turut hadir dalam kunjungan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Rabu (6/10). Kunjungan ini dilakukan karena Pelabuhan Yos Sudarso Ambon termasuk salah satu pelabuhan yang ditetapkan untuk segera menerapkan NLE tahun 2021 ini.

Dalam kunjungan ini dibahas berbagai hal terkait kesiapan Pelabuhan Yos Sudarso dalam penerapan NLE. Pembahasan antara lain terkait ketersedian SP2 online, DO online, trucking online, shipping online, Single Submission Quarantine dan Customs (SSM QC), autogate system, pengaturan ketata pelabuhanan hingga tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

“Semoga dengan NLE dapat mengintegrasi dan mengharmonisasi kebijakan layanan logistik, serta lalu lintas barang dapat diawasi sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya. NLE tidak menghilangkan sistem dan kewenangan manapun, tapi sebagai upaya kerja sama dalam mewujudkan arus logistik yang lebih efisien,” pungkas Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika