REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid berharap Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 agar tetap berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan untuk pandemi Covid-19 dan mendahulukan keselamatan jiwa baik penyelenggara Pilkada, peserta, maupun pemilih. Karena itu perlu penegakan aturan dan sanksi berkaitan dengan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak.

"Kita hormati saja keputusan pemerintah dan DPR bahwa Pilkada Serentak dilanjutkan, dengan syarat menjaga prinsip keselamatan jiwa, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan untuk Covid-19 secara ketat dan disiplin," kata Jazilul Fawaid usai Silaturahim Alim Ulama dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Raudhatutt Tullab, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu petang (26/9/2020). Jazilul Fawaid dimintai komentarnya soal adanya desakan dari berbagai kalangan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 karena masih tingginya kasus positif Covid-19.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, mengatakan Pilkada Serentak sulit untuk mundur lagi karena tahapan Pilkada sudah berjalan. Calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada sudah mendaftar ke KPU dan sudah mendapat nomor peserta. Sehingga proses dan tahapan yang sudah berjalan tidak mungkin mundur lagi.

"Kalau pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda lagi maka kita bisa masuk pada krisis yang lebih dalam lagi. Dan ujungnya rakyat juga yang rugi dan menjadi korban," ujar politikus PKB ini.

Bagi Gus Jazil, Pilkada Serentak tak perlu ditunda tapi pelaksanaannya harus memegang prinsip menjaga keselamatan jiwa semua yang terlibat. "Jadi Pilkada Serentak ini bukan Pilkada yang mengabaikan keselamatan jiwa rakyat Indonesia tapi Pilkada yang mengutamakan protokol kesehatan dan mendahulukan keselamatan jiwa. Pilkada tidak perlu ditunda lagi karena Pilkada Serentak ini sudah dua kali ditunda. Jadi Pilkada Serentak pada Desember 2020 tetap saja dilaksanakan," katanya.

Menjawab kekhawatiran Pilkada Serentak akan menjadi kluster penyebaran Covid-19 di semua tahapan terutama pada masa kampanye dan pemungutan suara, Gus Jazil berpendapat perlunya penegakan aturan dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. "Tegakkan saja aturan berkaitan dengan protokol kesehatan dalam Pilkada ini," sebutnya.

"Kalau ada kekhawatiran akan menjadi kluster penyebaran Covid-19, kita semua rakyat Indonesia juga punya kekhawatiran. Bukan hanya kekhawatiran pada Covid-19, tapi juga khawatir terhadap dampak krisis yang dalam akibat pandemi Covid-19 ini," pungkasnya.