REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Langkah Pemerintah mengubah strategi pembangunan kesehatan dari strategi kuratif menjadi promotif untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan, harus diimbangi implementasi yang efektif, efisien, dan konsisten.
"Langkah pemerintah ke depan untuk mengubah strategi pembangunan kesehatan dari kuratif menjadi promotif patut didukung. Namun harus dicermati pada tataran impelementasinya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9).
Pernyataan Lestari itu menanggapi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Ahad (27/9) yang mengatakan, saat ini pemerintah mulai mengubah strategi pembangunan kesehatan dengan lebih mengutamakan langkah promotif dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam setiap kebijakan yang ada di negeri ini seringkali lemah dalam implementasinya. "Sebaik apa pun program dan strategi pembangunan, tanpa pelaksanaan dan pengawasan yang baik akan sia-sia," ujarnya.
Pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini, jelas Legislator Partai NasDem itu, mengingatkan semua pihak, termasuk pemerintah, bahwa kesehatan itu sangat mahal. Saat ini, tambah Rerie, semua pihak menyadari bahwa aspek pencegahan, lewat peningkatan kualitas kesehatan, jauh lebih penting daripada pengobatan.
Rerie berharap, perubahan kebijakan di sektor kesehatan juga harus lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor obat-obatan dan alat kesehatan. Secara umum, ungkap Rerie, di masa pandemi Covid-19 pemerintah harus mengubah beberapa target pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan manusia, yang saat ini lebih difokuskan pada penanganan Covid-19.
Padahal, tambahnya, aspek lain yang penting diperhatikan juga masih banyak. Antara lain, penanganan stunting, penanganan penyakit Tuberculosis (TB) dan Demam Berdarah (DBD) yang jumlah pengidapnya terus bertambah setiap tahun.
