REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah mengubah sistem pengadaan barang dan jasa menjadi daring untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran atau tindak korupsi. 

Salah satunya melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kemendikbud, Henry Eko Hapsanto, mengatakan  pembelian barang-barang kebutuhan satuan pendidikan atau sekolah menjadi lebih aman jika dilakukan melalui SIPLah yang bekerja sama dengan beberapa platform.  

Pasalnya, menurut dia, spesifikasi barang yang disediakan para vendor atau pedagang yang tergabung di SIPLah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diedarkan Kemendikbud kepada pemerintah daerah ataupun sekolah. 

"Transaksi pembayarannya juga lebih aman karena bisa melalui platform mitra pasar yang tersedia untuk menghilangkan faktor-faktor terjadinya penipuan," kata Henry, di Jakarta, Senin (10/11).  

Dia menjelaskan, penggunaan aplikasi SIPLah untuk pembelian barang-barang kebutuhan satuan pendidikan didukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). 

Jaksa Agung Muda Intel Sunarta mengatakan, kehadiran SIPLah diyakini mampu meminimalisasi tindak korupsi atau bentuk-bentuk penyelewangan lainnya.  

Menurutnya, Kejagung RI akan mengedarkan surat sosialisasi kepada jajaran lembaga kejaksaan di daerah agar turut mendukung penggunaan aplikasi ini dan mendampingi sekolah yang akan melakukan pembelian barang-barang melalui SIPLah. 

"Mari kita bersama-sama mengawal agar program ini berjalan sesuai ketentuan supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum," kata Sunarta. 

Kemendikbud akan melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia melalui rapat virtual pada 10-13 November 2020 besok. Harapannya dengan semakin digencarkannya sosialisasi kepada daerah maka semakin banyak satuan pendidikan yang berbelanja kebutuhan barangnya melalui aplikasi SIPLah

Ikuti Whatsapp Channel Republika