REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Heru Subagia, Ketua Panitia Deklarasi Nasional RELAWAN Ganjar / RGP24
Tulisan ini kami persembahkan sebagai bagian pembelajaran pendidikan politik untuk masyarakat luas dan menyambut acara "Deklarasi Nasional Relawan Ganjar Pranowo / RGP 24 yang akan di gelar di Kota Cirebon awal Juni 2021. Opini yang kita sampaikan ini ditujukan juga untuk menjawab atas beredarnya isu panas menjelang pelaksanaan pilpres 2024.
Diksi yang sedang bergulir saat ini antara melanjutkan tiga periode atau ganti pemimpin baru. Dua wacana tersebut bisa langsung kita artikan sebagai simbol dua atau lebih kontruksi kekuatan politik nasional yang sedang berperang dan terus berebut opini publik.
Sangat mencurigakan juga ketika banyak kelompok kepentingan melalui media nasional menempatkan topik pergantian kepemimpinan 2024 dengan sajian pengiringan opini publik dan memfokuskan serta mendorong diskursus jabatan presiden tiga periode. Artinya Presiden Jokowi periode kedua jabatannya dan sedang menjabat dua tahun dari hasil pemilu 2019-2024, saat ini sudah diberikan karpet merah menuju RI periode ketiga massa jabatan 2024-2029.
Sontak saja isu yang dituduh sebagai tindakan prematur dan bagian kriminalisasi politik dan pengkredilan demokrasi menjadi sorotan keras media non mainstream dan masyarakat pro perubahan. Kebahagian dan senyum untuk mereka yang sengaja merancang memproses dan melempar bola panas tersebut sebagai tes pasar pro kontra reaksi-aksi masyarakat. Inilah rancangan dan rekayasa politik untuk melindungi dan melanggengkan kesepakatan kepentingan politik, pakta integritas partai politik dan para kelompok kepentingan.
Eksperimen politik yang sangat mahal dan banyak blunder, membahayakan bagi disintegrasi bangsa dan negara. Membenturkan isu krusial pelanggaran konstitusi yang bertentangan dengan UU dan norma politik dan kaidah dasar demokrasi.
Jangan-jangan ada pihak tentu yang sengaja menginginkan terjadi kerusakan infrastruktur sosial dan politik yang berakhir memicu konflik vertikal dan horisontal. Apa yang menjadikan pemilihan presiden 2024 menjadi isu jabatan strategis baik untuk pemegang kekuasaan/ status qou dan kelompok kepentingan pendatang?
Mengapa isu pertahankan kekuasaan melalui wacana jabatan tiga periode digulirkan pada saat masyarakat luas menginginkan seruan dan harapan baru untuk presiden mendatang? Parameter kualitas partai diukur dari bagaimana bangunan partai, struktur partai dan mesin partai berkerja dan berfungsi sebagaimana menjalankan tugas dan kewajiban yang telah digariskan dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai (AD/ART).
Keberhasilan partai juga bisa diukur dari Indikator eksternal, bagaimana partai menghasilkan produk calon/ kader berkualitas pada level nasional, bagaimana kader partai berperforma, bekerja dengan baik ketika menjalankan tugas partai di pemerintahan. Menjadi kewajiban dan tantangan ketua pimpinan partai untuk melakukan proses kaderisasi partai politik untuk menyuplai tokoh nasional menghasilkan produk unggulan berkaitan legislatif, eksekutif, dan ketokohan nasional. Kualitas kader partai hasil seleksi melalui mesin partai akan mencirikan banyak hal hal kontra produktif dengan syarat kualitas calon pemimpin nasional.
Kebutuhan akan kader partai yang siap saji yang akan ditugaskan untuk jabatan legislatif atau eksekutif, mengaku blunder yang sangat serius akibat tidak adanya kesepahaman dan keselamatan antara kebutuhan partai serta kebutuhan penyediaan pasokan pemimpinan nasional yang berkualitasnya. Baik partai besar dan menengah kebijakan dan keputusan penting partai didominasi oleh elite partai.
Dasar-dasar kesepakatan musyawarah mufakat diabaikan, bangunan feodalistik kian kokoh. Sistem yang dibangun dalam kepartaian yang sudah mapan dalam melakukan komunikasi politik instruksi politik bersifat hirarkis apalagi berkaitan kebijakan dan keputusan penting dan bernilai. Keputusan bersifat vertikal, tegal kurus dengan ketum.
Kebutuhan pasokan stok kader berkualitas baik level lokal dan nasional sebenarnya sudah menjadi keharusan dari partai politik untuk...
Ikuti Whatsapp Channel Republika