REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam menilai tidak ada masalah terkait meme viral soal Presiden Joko Widodo yang dibuat BEM UI. Pemanggilan yang dilakukan rektorat kepala BEM UI menurutnya adalah hal yang wajar.

"Saya sudah klarifikasi ke teman-teman UI, tidak ada masalah kok. Saya yakin UI merupakan salah satu garda depan demokrasi yang sangat menghargai kebebasan mimbar akademik," kata Nizam, dihubungi Republika, Selasa (29/6).

Ia pun menilai pihak kampus dan mahasiswa memang harus selalu berdialog membahas berbagai macam masalah. "Dialog antarpimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswanya kan ya hal biasa. Kalau tidak ada dialog malah aneh," kata dia menambahkan.

Nizam juga mengatakan berdasarkan komunikasi dengan UI, tidak akan ada sanksi untuk BEM UI. Menurutnya, kejadian ini adalah hal biasa di kampus dan merupakan bentuk komunikasi.

"Enggak usah dibesar-besarkanlah," ujarnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial meme yang dibuat dan diunggah di akun resmi BEM UI menuliskan "Jokowi: The King of Lip Service" yang berarti mengatakan Presiden Jokowi adalah orang yang suka mengumbar janji saja. Di akun media sosialnya, BEM UI juga menyoroti janji yang diberikan Jokowi sering kali tidak selaras dengan realita.

 "JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," kata BEM UI lewat unggahannya, Sabtu (26/6).

Di dalam unggahannya tersebut, BEM UI juga menyertakan referensi yang digunakan untuk membuat meme. Pro kontra pun muncul di kalangan netizen hingga akhirnya pada Ahad (27/6) rektorat UI memanggil BEM UI untuk melakukan dialog terkait meme tersebut.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menekankan bahwa, pada dasarnya pemerintah tidak antikritik atau masukan apa pun dari masyarakat. Donny menilai, kritik tersebut sebagai ekspresi dari mahasiswa yang perlu ditimbang lagi dengan data dan fakta. Bila memang ada data terkait kritik tersebut, Donny menambahkan, pemerintah tentu terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa.

"Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons," kata Donny, Senin (28/6).

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menambahkan bahwa apa pun yang terjadi terkait dengan kemahasiswaan adalah tanggung jawab pimpinan kampus.

"Segala aktivitas kemahasiswaan di UI termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab pimpinan UI," kata Fadjroel.

Berapa THR untuk Jokowi - (Republika/ Kurnia Fakhrini)

Ikuti Whatsapp Channel Republika