HPN 2022, PKB Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Wartawan

Dia berharap jurnalisme di Tanah Air jangan terjebak pada jurnalisme clickbait.

Rabu , 09 Feb 2022, 06:38 WIB
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak kepada pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan pekerja media. Saat ini harus diakui kesejahteraan pekerja media masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar karena banyak para wartawan yang hidup dengan kesejahteraan ala kadarnya. 

"Pemerintah bisa bekerjasama dengan perusahaan media merumuskan perlindungan dan jaminan kesejahteraan hidup bagi para pekerja media. Kami yakin jika kesejahteraan pekerja media baik maka kualitas jurnalisme di tanah air juga akan semakin baik," kata Cucun, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/2). 

Baca Juga

Selain itu, ia juga mengingatkan agar jurnalisme di Tanah Air tidak boleh terjebak pada jurnalisme clickbait. Ia berharap Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalisme di Tanah Air. 

"Jurnalisme clickbait hanyalah mengejar viewer tanpa harus memperhatikan kualitas informasi yang disajikan. Bahkan jurnalisme clickbait ini terkadang melakukan glorifikasi informasi dengan menyajikan judul sensasional, tanpa coverbothside, sehingga bisa menyesatkan publik," ucapnya.

Menurutnya wajar jika di tengah persaingan ketat, perusahaan media berlomba-lomba untuk mendapatkan pembaca, maupun pendengar terbanyak. Apalagi kehadiran media sosial juga kian membuat sesak pasar informasi yang hadir di tengah publik. Kendati demikian, harusnya persaingan tersebut dijawab dengan berlomba menyajikan informasi yang valid, actual, dan seimbang. 

"Namun pada faktanya akhir-akhir kita dibanjiri dengan informasi yang bombatis yang terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan cenderung menyesatkan. Dalam momentum HPN hal itu tersebut harus menjadi bahan perenungan bagi insan media di Tanah Air," ujarnya. 

Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan bahwa fungsi pers di era demokrasi ini sangat penting dan vital sebagai media untuk menggambarkan dinamika publik baik terkait perkembangan pembangunan maupun perkembangan peradaban masyarakat. Pentingnya fungsi tersebut harus diimbangi dengan penyajian hasil jurnalistik yang berkualitas sehingga bisa menjaga kepercayaan publik.

"Kami menilai pers mempunyai peran strategis untuk membawa Indonesia dalam dinamika pembangunan yang konstruktif dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Peran strategis pers ini harus kita jaga bersama," ucapnya. 

Ia juga berharap pers Indonesia menjadi mercusuar yang menjadi panduan bagi masyarakat. Menurutnya keberadaan media sosial membuat siapa saja bisa menjadi wartawan yang bisa memproduksi berita jenis apapun. Bahkan akun-akun anonim pun terkadang mendapat banyak atensi saat mengabarkan berita atau informasi yang bombastis. 

"Di sinilah peran pers sebagai mercusuar atau panduan informasi publik. Dengan menyajikan informasi sesuai fakta dan berimbang, maka disinformasi yang mungkin dimunculkan oleh pihak tak bertanggungjawab melalui media sosial akan terbantahkan," tuturnya.