REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa karbon yang telah dirilis pada 26 September 2023 dinilai sebagai salah satu metode untuk mempercepat pendanaan hijau atau green financing di Indonesia. Namun demikian, agar berjalan efektif, pada prosesnya bursa karbon harus berintegritas tinggi, transparan, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat umum.
“Jadi memang, efektif atau tidaknya bursa karbon, akan bergantung pada eksekusi dan implementasinya ke depan seperti apa. Lalu prosesnya juga apakah transparan, berintegritas, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat atau tidak,” kata CEO sekaligus Co-founder CarbonEthics, Bimo Soewadji, saat diwawancarai Republika di kantor CarbonEthics, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023).
Menurut Bimo, implementasi dari bursa karbon juga sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, penting untuk menetapkan standar yang diakui secara internasional dan holistik, sehingga aturan dan pedoman yang jelas dapat menjadi dasar bagi para pelaku pasar.
Lalu kedua, manajemen risiko. Bimo menilai, manajemen risiko sangat penting diperhatikan karena pasar karbon dapat menghadapi fluktuasi harga dan perubahan dalam kebijakan lingkungan.
“Saat kita punya proyek-proyek karbon, lalu tiba-tiba ada kebakaran hutan atau tiba-tiba mengalami fluktuasi harga, ini akan membuat pasar riskan. Jadi kita harus memiliki manajemen risiko yang relevan agar semua ini bisa dimitigasi dengan baik,” jelas Bimo.
Terakhir, pengawasan yang ketat di bursa karbon merupakan kunci untuk memastikan bahwa pasar karbon bisa beroperasi secara adil dan efisien, serta untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran.
Sementara itu, CarbonEthics selaku carbon project developer juga tengah berupaya untuk bisa menembus bursa karbon. Targetnya, di tahun 2025, CarbonEthics bisa menyuplai karbon kredit ke bursa karbon.
Bimo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih fokus mengembangkan proyek carbon offset di beberapa wilayah Indonesia. “Saat ini sudah ada beberapa project yang sedang kami kembangkan, dan memang butuh proses, sambil menunggu regulasi-regulasi yang akan terbit kami sudah melakukan project dari awal,” kata Bimo.
Secara general, CarbonEthics telah mengembangkan dua ekosistem yaitu Blue Carbon dan Green Ecosystem. Blue Carbon yang sudah dikerjakan sedari tahun 2019 merupakan proyek yang difungsikan untuk menyimpan dan menyerap emisi karbon. Implementasinya dengan merestorasi dan konservasi lahan atau hutan berbasis masyarakat, hingga melindungi dan memulihkan habitat laut dan pesisir. Proyek tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kepulauan Seribu dan Bintan.
“Selain itu, sekarang kami juga sedang mengembangkan green ecosystem, di lahan gambut di daerah Kalimantan. Project ini kami lakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan diharapkan bisa membantu menurunkan emisi karbon,” kata Bimo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika