Oleh : Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI
REPUBLIKA.CO.ID, Bangsa dan negara kita telah menyatakan sikapnya dengan tegas sebagai bangsa dan negara yang anti terhadap penjajahan. Hal itu terlihat jelas dalam Mukadimah UUD 1945 yang menyatakan, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
Berdasarkan sikap dan pandangan seperti itu dalam implementasinya, Indonesia telah mengajak seluruh bangsa dan negara di dunia untuk menentang penjajahan yang ada di atas bumi ini. Alasannya tentu saja karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, perikemanusiaan, dan perikeadilan.
Karena itu yang menjadi pertanyaan mengapa Indonesia masih saja membangun hubungan bisnis dan dagang dengan Israel yang zionis tersebut. Hal itu tentu sangat sulit diterima bila kita masih konsisten dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Mukadimah UUD 1945. Sebab melakukan hal demikian sama saja artinya kita membantu Israel berbuat hal yang tidak benar, tidak berperikemanusian dan tidak berperikeadilan terhadap rakyat Palestina.
Hal ini penting menjadi perhatian bersama. Sebab jika bicara tentang Israel dan Palestina serta kaitannya dengan negara kita maka dimensi yang dikedepankan tidak hanya masalah ekonomi dan bisnis saja tapi yang jauh lebih penting lagi dari itu adalah menyangkut masalah moral, adab, dan etika, serta nilai-nilai kebenaran, perikemanusiaan dan perikeadilan.
Untuk itu kita harap jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan ekonomi yang sedikit, pemerintah mengorbankan nilai-nilai kebenaran, perikemanusiaan dan perikeadilan yang kita junjung tinggi selama ini secara bersama-sama.
