REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa program prioritas ekonomi biru pada pertemuan internasional Committee on Fisheries (COFI) ke-36 yang diselenggarakan di Roma, Italia, pada 8-12 Juli 2024. Delegasi Indonesia yang diketuai Plt Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antara Lembaga Trian Yunanda berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut yang menyampaikan prakarsa pada sesi pleno.

"Pada pertemuan itu kita sampaikan program ekonomi biru melalui penangkapan ikan terukur sebagai upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan hingga bulan cinta laut untuk menanggulangi marine debris,” ujar Trian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Program ekonomi biru KKP terdiri atas lima cakupan. Lima cakupan itu adalah perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dalam program itu, pemanfaatan sumber daya alam perikanan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, namun juga mengedepankan ekologi.

Trian juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam menyampaikan data kuesioner FAO's 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dalam mendukung perikanan berkelanjutan. Selain itu, mendorong FAO agar secara aktif mengingatkan negara-negara anggota untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai timeline yang disepakati.

Trian mengatakan isu nontarif measures dan tariff liberalization juga dibahas agar didasarkan pada fair trade dan memperkuat manfaat dan daya saing negara-negara berkembang. Selain itu, mendorong FAO agar merevisi FAO Eco-labelling Certification untuk small scale fisheries, serta upaya nasional untuk ketertelusuran produk akuatik melalui program STELINA.

“Kiita paparkan pula tentang dukungan peningkatan akses pasar untuk nelayan skala kecil melalui penyusunan ecolabelling guideline oleh FAO, program gemarikan hingga penerapan Bali Strategy pada pelaksanaan Port State Agreement (PSMA),” ucap Trian.

Pada sesi pleno, Trian juga mengangkat program kampung budi daya berbasis komoditas unggulan yang merupakan upaya nasional dalam mendukung perikanan budi daya berkelanjutan dan ketahanan pangan. Dia menyampaikan KKP memperkenalkan The Regional Plan of Action (RPOA) IUUF, program kerja RPOA-IUUF, upaya penanggulangan IUUF, serta pengembangan Ocean Big Data System melalui integrasi teknologi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang hadir pada pertemuan COFI 2023 meyakini implementasi program-program ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan global. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika