Oleh : Dr Amirsyah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perbincangan soal tambang seolah tidak akan berakhir, bagaikan mata air yang dapat mewujudkan kebaikan (maslahat) di satu sisi atau keburukan (mafsadat) di sisi lain.
Ketika tambang membawa kebaikan (masalahat) harus dikelola sejalan dengan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang memberikan amanat rekomendasi kepada semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dan lain-lain.
Kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah telah memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan dengan ketentuan harus dibatasi, selektif, dan berkeadilan serta untuk kemaslahatan umat (maslahah ammah).
Pemerintah telah melakukan affirmative action yakni kebijakan yang diambil agar kelompok tertentu setara dengan yang lain berdasarkan PP No. 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimanan di sebutkan dalam pasal 83 A menjelaskan antara lain:
(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
(2) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B
(3) IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri
(4) Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali
(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya
(6) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
Untuk melaksanakan PP tersebut telah terbit Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres No.70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Dalam Perpres ini tegas mengatakan pada Pasal 5A
(1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan
(2) Organisasi Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat
(3) Penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak PP No.25 Tahun 2024
Berdasarkan aturan tersebut timbul pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan? Oleh karena itu hukum positif ini sebagaimana dijelaskan di atas belum cukup, karena itu penting ijtihad baru yakni pertambangan secara syariah.
Para ahli hukum Islam menyadari hal ini, sehingga muncul adagium yang berbunyi “teks-teks hukum itu terbatas apa adanya, sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas” (al-nushush mutanahiyah, wa amma al-waqa’i’ ghair mutanahiyah).
Di sinilah perlunya ijtihad pelestarian lingkungan antara lain yang tercetus melalui Fatwa MUI Tentang Tambang Ramah Lingkungan tersebut.
Untuk itu menjaga lingkungan hidup (hifzhu al-bi’ah) jelas berada dalam bingkai mashlahah. Alquran hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, seperti larangan perusakan atau larangan berlebih-lebihan (israf) dalam pemanfaatannya.
Prinsip-prinsip...
Ikuti Whatsapp Channel Republika