REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelibatan masyarakat, termasuk kelompok rentan, perlu menjadi aspek utama dalam pelaksanaan transisi berkeadilan. Untuk memobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat, maka perlu diiringi dengan pembangunan pemahaman yang tepat mengenai transisi berkeadilan.

Berbagai metode peningkatan kesadaran masyarakat tentang transisi energi dapat dilakukan, mulai dari pengembangan cerita yang inspiratif, hingga melakukan aksi-aksi kecil penurunan emisi secara kolektif. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, komunikasi politik sangat penting dalam rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan inklusif dan partisipatif perlu diperkuat untuk memastikan kebijakan transisi energi dipahami seluruh lapisan masyarakat.

“Rekomendasi yang tercetus pada diskusi ISEW 2024 akan menjadi masukan untuk rencana yang lebih holistik dan integratif, khususnya pada penyusunan RPJMN 2025-2029 terkait Peningkatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik. Terutama untuk mencapai sistem energi ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Dengan mempertimpangkan potensi sumber daya daerah yang sejalan dengan pembangunan kewilayahan dan pembangunan nasional,” kata Taufiq di Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Manajer Proyek Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia, Institute for Essential Services Reform (IESR) Agus Tampubolon mengatakan cerita inspiratif di topik aksi iklim dan transisi energi mempunyai kekuatan untuk menyatukan tujuan dan memotivasi tindakan bersama dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan.