REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS (sekitar Rp 7,5 triliun) untuk membantu Indonesia mempercepat transisi energi. Pinjaman berbasis kebijakan merupakan pendekatan dalam pemberian pinjaman yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang relevan dengan sektor atau proyek yang akan didanai.

Program Transisi Energi yang Terjangkau dan Berkelanjutan (Affordable and Sustainable Energy Transition Program) akan mendukung berbagai langkah kebijakan Indonesia untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan nasional (NDC), yang merupakan subprogram pertama dari dua subprogram yang ada.

“Indonesia berada di titik kritis dalam perjalanan transisi energi,” kata Country Director ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam siaran pers, seperti dikutip pada Sabtu (21/9/2024).

Ia mengatakan program pinjaman berbasis kebijakan ini mendukung pengembangan kebijakan dasar dan kolaboratif Indonesia untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan komplek guna mempercepat peralihan ke energi yang berkelanjutan dan bersih.

ADB mengatakan perluasan kapasitas pembangkit listrik yang cepat membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya. Namun hal ini membuat sistem listrik negara itu masih sangat bergantung pada sumber daya berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.

Program ini fokus pada pembentukan kerangka kerja kebijakan dan peraturan yang kuat untuk transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor dan keberlanjutan keuangan, serta memastikan transisi yang adil dan inklusif.

Salah satu langkah utama adalah pengembangan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP), yang didukung oleh Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan Indonesia (JETP) yang mengidentifikasi kebutuhan investasi dan peluang untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

Langkah-langkah utama lainnya termasuk perbaikan peraturan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, serta inisiatif untuk memperkuat kapasitas dan tata kelola BUMN energi di berbagai bidang seperti promosi kesetaraan gender.

Program ini merupakan upaya bersama antara ADB dan mitra-mitranya, yaitu Agence Française de Développement (AFD) dan Kerja Sama Pembangunan Jerman (KfW) untuk mendukung kepemimpinan dalam transisi energi.

ADB memberikan dukungan penting bagi tahap awal pengembangan peraturan pemerintah untuk transisi energi berdasarkan dukungan komprehensif melalui Mekanisme Transisi Energi, pembiayaan infrastruktur baik yang dijamin pemerintah maupun yang tidak dijamin pemerintah, dan berbagai proyek bantuan teknis.

ADB berkomitmen untuk mewujudkan Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sembari terus berupaya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB beranggotakan 68 negara-49 negara Asia-Pasifik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika