REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Barid Hardiyanto, Doktor Kebijakan Publik UGM, Pengajar UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Ketua Ikatan Alumni Fisip (IKAFU) Unsoed.
Bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Dalam pidato perdananya saat dilantik, Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia. Kondisi itu terjadi di tengah keberhasilan Indonesia yang diakui sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia (Pidato Kenegaraan, 20/10/2024).
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan selama beberapa dekade, angka kemiskinan masih menjadi problematika serius yang menghambat kemajuan bangsa. Mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan, pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat dibutuhkan. Salah satu strategi yang layak diterapkan adalah pemberian aset kepada masyarakat miskin (Barret & Carter (2006), Deininger & Nagarajan (2009), Bhargava (2016)), peningkatan akses terhadap sumber daya (Sach (2006), McGilivray (2011), Kunt & Singer (2020) serta kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Backstrand (2006), Peloza, Falkenberg (2009), Kabeer, Haq, Sulaiman (2019).
Pemberian Aset: Menjadikan Warga Miskin Sebagai Pemilik
Pemicu tetap adanya kemiskinan adalah keterbatasan aset yang dimiliki warga negara. Masyarakat yang tidak memiliki tanah, modal, atau alat produksi terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Pemberian aset secara langsung, seperti tanah bagi petani kecil, alat kerja bagi usaha kecil, atau bantuan modal bagi pengusaha mikro, dapat menjadi solusi yang tidak hanya mengubah angka kemiskinan tetapi juga mampu meningkatkan produkivitas warga secara berkelanjutan.
Program redistribusi aset, seperti reforma agraria merupakan langkah strategis yang terlalu amat penting untuk terus dilakukan. Dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses legal dan fisik terhadap tanah dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mampu memberikan penghasilan yang lebih layak, dan memiliki kekuatan posisi tawar yang lebih baik di mata aktor multipihak lainnya. Tentu saja pemberian aset saja tidak cukup, pemberian akses dan pemberdayaan menjadi poin penting untuk mendukung raihan dampaknya bagi masyarakat dan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.
Selain pendekatan redistribusi aset untuk kepentingan kerja produktif (pangan), penting juga bagi negara untuk memastikan bahwa pemberian aset tanah juga menyertakan aset berupa perumahan. Seperti yang kita ketahui bersama, kondisi perumahan warga negara kita juga tidak baik saja. Untuk itu penting memastikan bahwa pemerintahan di era Prabowo mampu meniadakan adanya rumah tidak layak huni.
Peningkatan Akses: Membuka Peluang dan Kesetaraan
Di samping kepemilikan aset; akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, pasar, dan layanan keuangan juga menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan. Banyak warga miskin yang tidak berkembang bahkan terisolasi dari perkembangan ekonomi karena terbatasnya akses terhadap sumber daya yang seharusnya tersedia bagi mereka. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi akan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif.
Bukan hanya infrastruktur fisik, akses terhadap pendidikan yang berkualitas juga harus diperkuat. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan kesadaran hak warga negara, pasar kerja serta keterampilan digital menjadi sangat penting di era transformasi ekonomi saat ini. Masyarakat miskin perlu diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi dalam ekonomi modern. Pemerintah perlu memastikan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pendidikan sesuai dengan amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal yang juga penting untuk menjadi perhatian adalah soal kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu penentu faktor kemiskinan. Jika warga negara kita sering sakit-sakitan maka hampir dipastikan biaya kesehatan akan bertambah.
Biaya kesehatan yang harus ditanggung warga akan menghambat perkembangan warga bahkan bisa menjatuhkan warga negara ke jurang kemiskinan. Untuk itu menjadi penting bagi negara menyediakan akses sarana kesehatan yang berkualitas dan ditanggung oleh negara.
Selain hal di atas, akses terhadap layanan keuangan, seperti kredit mikro dan fintech, penting untuk disedikan agar dapat membantu warga miskin dalam memulai atau mengembangkan usaha, sehingga ekonomi lokal dapat tumbuh lebih cepat. Tentu saja penting disertai dengan edukasi dan proteksi agar pinjaman yang ada tidak membuat masyarakat masuk dalam perangkap jurang kemiskinan akibat hutang berlimpah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika