REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia berencana menyerahkan dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) pada Februari tahun depan dengan memasukkan kelautan menjadi sektor tambahan yang ditargetkan berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
"Saat ini Indonesia dalam persiapan akhir untuk Second NDC diserahkan pada Februari tahun depan dan bergerak maju mempersiapkan sektor kelautan masuk dalam mitigasi perubahan iklim," kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hendra Yusran Siry dalam diskusi Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan dipantau daring dari Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Dia mengatakan, dokumen Second NDC tersebut sudah mengintegrasikan langkah mitigasi terkait sektor kelautan dan aksi itu sesuai dengan 1/CMA.5 hasil dari Global Stocktake (GST) pertama. GST pertama adalah proses evaluasi kemajuan aksi iklim di tingkat global yang dilakukan pada COP28 di Dubai pada tahun lalu.
Dalam laporan pertama GST paragraf 35 mendorong para pihak untuk menjaga dan merestorasi lautan serta ekosistem pesisir, untuk meningkatkan aksi mitigasi di sektor kelautan mengingat peran pentingnya dalam penanganan perubahan iklim.
"Di sektor kelautan, kami memperkirakan kontribusi karbon biru padang lamun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selama proses kami mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang perlu diatasi," jelasnya.
Dia menyoroti bahwa sektor kelautan sudah dimasukkan dalam implementasi Artikel 6.8 Perjanjian Paris yang mendorong pendekatan non-pasar untuk negara-negara berkolaborasi mengatasi perubahan iklim melalui inisiatif seperti mitigasi, adaptasi dan transfer teknologi.
Dengan dimasukkannya sektor kelautan, maka target penurunan emisi gas rumah kaca akan bertambah menjadi enam sektor. Lima sektor lain yang sudah masuk dokumen iklim NDC sebelumnya adalah kehutanan dan penggunaan lahan, pertanian, energi, industri serta sampah dan limbah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika