REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga November 2024 menunjukkan tren positif dan on the track. Pendapatan negara mencapai Rp 2.492,7 triliun atau 89,0 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun atau 87,0 persen dari pagu anggaran. Dalam capaian ini, Bea Cukai pun turut berperan aktif, baik melalui penerimaan, pengawasan, maupun fasilitasi.
“Dengan capaian APBN tersebut, tercatat masih ada defisit APBN di angka Rp 401,8 triliun atau setara dengan -1,81 persen dari produk domestik bruto (PDB),” ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.
Dalam Konferensi APBN pada 11 Desember 2024, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perekonomian domestik Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global, baik karena ketidakpastian kebijakan moneter, tensi geopolitik seperti konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Laut Cina Selatan, maupun perubahan politik di berbagai negara.
Namun, meskipun dalam kondisi tersebut, pertumbuhan domestik kuartal IV 2024 Indonesia diprediksi tetap terjaga kuat, didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terjaga.
Berkontribusi, Budi mengatakan bahwa Bea Cukai turut menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian target APBN 2024. Hingga November 2024, kinerja penerimaan Bea Cukai mencapai Rp 257,8 triliun, atau tumbuh 5,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Penerimaan ini terdiri dari:
- Bea masuk, dengan realisasi sebesar Rp 47,7 triliun atau 83,2 persen dari target, dengan pertumbuhan 4,0 persen (yoy). Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan nilai impor.
- Bea keluar, dengan realisasi sebesar Rp 17,3 triliun atau 98,7 persen dari target, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,9 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan penguatan harga minyak kelapa sawit (CPO) sejak Juni 2024.
- Cukai, dengan realisasi sebesar Rp 192,7 triliun atau 78,3 persen dari target, dengan pertumbuhan 2,8 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh kenaikan produksi hasil tembakau (HT) Golongan II dan III.
Selain penerimaan, Bea Cukai juga menunjukkan kinerja yang kuat dalam pengawasan dan fasilitasi hingga November 2024. Di bidang pengawasan, penindakan oleh Bea Cukai telah mencapai 42.526 kasus dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 7,38 triliun. Sementara kinerja fasilitasi telah diberikan melalui:
- Pemberian insentif kepabeanan mencapai Rp 33,9 triliun atau tumbuh 18,7 persen (yoy). Peningkatan ini didukung oleh insentif untuk kawasan berikat, penanaman modal, serta kebutuhan pertahanan dan keamanan.
- Kontribusi ekspor dari kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) mencapai 85,7 miliar dolar AS atau tumbuh 2,7 persen (yoy), dan berkontribusi sebesar 37,96 persen terhadap total ekspor nasional.
- Serapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 2,01 juta orang atau tumbuh 9,7 persen (yoy).
Capaian kinerja APBN dan Bea Cukai tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan para pengguna jasa. Pemerintah mengapresiasi kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat yang telah mematuhi kewajiban perpajakan dan mendukung upaya pengawasan. Kerja sama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
“Melalui sinergi yang terus terjaga, pemerintah optimis bahwa target APBN 2024 dapat tercapai dengan baik, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Budi.
