REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Para anggota parlemen Inggris meminta pemerintah untuk mengkaji dampak dari investasi miliaran poundsterling pada teknologi yang menangkap dan menyimpan karbon (CCUS). Pemerintah Inggris yang saat ini dikuasai Partai Buruh berencana menginvestasikan hampir 22 miliar poundsterling atau 27 miliar dolar AS untuk mengembangkan teknologi CCUS untuk membantu Inggris mencapai nol emisi pada tahun 2050.
Namun, Komite Akuntabilitas Dana Publik House of Commons menyuarakan keprihatinannya. Menurut Komite, pemerintah menggelontorkan miliaran poundsterling pada teknologi baru dan belum terbukti dapat memangkas emisi seperti yang diharapkan.
"(Tiga perempat dari 22 miliar poundsterling akan berasal dari) pungutan terhadap konsumen yang sudah menghadapi beberapa tagihan energi tertinggi di dunia,” kata komite lintas partai tersebut seperti dikutip dari France 24, Sabtu (8/2/2025).
Komite menemukan pemerintah belum mengkaji dampak finansial pada rumah tangga dari kebijakan tersebut. Pemerintah juga belum menentapkan ketentuan untuk memastikan konsumen mendapatkan keuntungan dari tagihan energi yang lebih rendah.
“Kebijakan ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap tagihan listrik konsumen dan industri,” kata ketua komite, Geoffrey Clifton-Brown.
CCUS adalah teknologi yang bertujuan menghilangkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk energi dan dari proses industri. Karbon ditangkap dan disimpan secara permanen di berbagai lingkungan bawah tanah.
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan kemandirian energi Inggris.
“Tidak ada jalan lain untuk melindungi pekerjaan di pusat-pusat industri kita dan mengamankan masa depan industri berat di Inggris tanpa teknologi ini,” tambah juru bicara tersebut.
Teknologi ini dianggap dapat memangkas emisi dunia meskipun ada keraguan atas keefektifannya mengatasi pemanasan global mengingat biaya dan kerumitannya yang tinggi.
Namun demikian, teknologi ini telah didukung Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB dan Badan Energi Internasional (IEA), terutama untuk mengurangi jejak CO2 dari industri-industri yang sulit didekarbonisasi seperti semen dan baja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika