REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Lembaga eksekutif Uni Eropa mengumumkan rencana melonggarkan peraturan pelaporan keberlanjutan dan transparansi rantai pasokan perusahaan. Menurut Komisi Eropa, langkah ini dapat memperkuat daya saing Eropa dalam menghadapi Amerika Serikat (AS) dan Cina.
Rencana yang disebut "Omnibus Penyederhanaan" ini bagian dari paket reformasi yang bertujuan membantu perusahaan-perusahaan Eropa. Rencana ini juga mencakup rencana pemberian insentif untuk mendorong industri melakukan dekarbonisasi dan langkah-langkah lain yang menurunkan biaya produksi.
Bisnis Eropa yang sudah lama mengeluhkan ketatnya peraturan dan birokrasi menghambat mereka bersaing di pasar global, kemungkinan akan menyambut baik rencana ini. Tetapi, pihak yang menentang deregulasi melihat rencana ini akan menghilangkan pertanggungjawaban perusahaan.
Presiden AS Donald Trump memangkas banyak regulasi untuk menstimulasi pertumbuhan. Komisi Eropa mengatakan, meski peraturan pelaporan keberlanjutan dilonggarkan, Uni Eropa tetap teguh pada target emisi dan tujuan iklim lainnya. "Perusahaan-perusahaan Uni Eropa akan mendapatkan manfaat dari penyederhanaan peraturan," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pernyataannya, Rabu (26/2/2025).
Von der Leyen mengatakan pelonggaran peraturan ini bermanfaat bagi bisnis tapi tetap memastikan Uni Eropa berada di jalur yang tepat menuju target nol-emisi. "Dan penyederhanaan lainnya sedang dalam proses," tambahnya.
Komisi Eropa yang merupakan lembaga eksekutif Uni Eropa, ingin memangkas beban pelaporan sebanyak 25 persen di gelombang kebijakan di paruh pertama 2025. Komisi Eropa mengatakan rencana ini akan menghemat pengeluaran perusahaan-perusahaan Eropa hingga 40 miliar euro atau 42 miliar dolar AS.
Pengusaha dan kelompok lobi industri Eropa kerap mengeluh proses birokrasi Uni Eropa menahan mereka untuk bersaing dengan bisnis-bisnis AS dan Cina yang perekonomiannya tumbuh lebih cepat. "Mesin yang kami buat di Brussels, saya tidak tahu apakah kami perlu program DOGE, banyak pegawai negeri yang ada di sana membuat regulasi, itu yang menjadi masalah," kata CEO TotalEnergies Patrick Pouyanné bulan ini.
Ia merujuk Department of Government Efficiency (DOGE), lembaga pemerintahan Trump yang bertujuan memangkas pengeluaran dengan menghilangkan banyak program pemerintah. Lembaga ini dipimpin miliuner Elon Musk.
Komisi Eropa juga menetapkan "Kesepakatan Industri Bersih" sebagai pilar kedua dalam rencana penguatan daya saing. Kesepakatan ini dirancang untuk mendukung industri haus energi yang mengalami peningkatan pengeluaran akibat tingginya harga energi dan birokrasi yang ketat untuk bersaing di kancah global.
Kesepakatan itu juga bertujuan meningkatkan sektor teknologi bersih. Uni Eropa menargetkan nol-emisi pada tahun 2050.
Usulan Kesepakatan Industri Bersih akan menyalurkan 100 miliar euro atau 105 miliar dolar AS untuk membantu manufaktur energi bersih Uni Eropa dan menyederhanakan proses pengadaan untuk teknologi bersih. Belum diketahui berapa banyak dari 100 miliar euro itu yang merupakan modal tambahan baru.
"(Kesepakatan Industri Bersih) membutuhkan waktu agar bisa lolos proses legislatif tapi mencerminkan sinyal penting niat Uni Eropa untuk mempercepat dan memberikan dukungan pendanaan pada dekarbonisasi industri," kata salah satu pengamat di bank investasi Jefferies Jefferies Group.
Ikuti Whatsapp Channel Republika