REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai industri semen punya peran krusial dalam penanganan krisis sampah nasional melalui pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif dari sampah.

Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono menegaskan, KLH mendorong industri untuk menjadi offtaker RDF, terutama pabrik semen yang memiliki kapasitas pembakaran besar. Hal ini disampaikan usai kunjungan ke fasilitas RDF milik PT Indocement Tunggal Prakarsa di Kabupaten Bogor, Rabu (23/4).

“Kami mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk menuntaskan persoalan sampah pada 2029. Salah satu solusi konkret adalah menjadikan industri semen mitra strategis dalam menyerap RDF,” ujar Diaz.

Menurut dia, Indocement saat ini baru menerima 1.000 ton RDF per hari, dari kapasitas optimal sebesar 2.500 ton. Mayoritas pasokan masih berasal dari TPST Bantargebang, sementara kontribusi dari Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo sangat minim.

“Padahal, Indocement siap menerima lebih. Tinggal bagaimana suplai RDF bisa dipastikan, dan ini jadi tanggung jawab bersama,” kata Diaz.

Diaz mengatakan pihaknya juga telah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pasokan RDF secara konsisten.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan penanganan sampah menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi.

Dia mengakui TPPAS Lulut Nambo masih belum bekerja secara optimal mengingat fasilitas tersebut memiliki kemampuan menangani 2.300 ton sampah per hari tapi saat ini baru mampu menampung 50 ton per hari.

"Masih jauh panggang dari api, makanya kami atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat ditugaskan oleh pak gubernur yang menyambut baik rencana optimalisasi Lulut Nambo dari 50 ton diharapkan bisa bertahap maksimal di kapasitas 2.300 ton per hari," kata Herman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika