REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dapat menerbitkan Kartu Janda Jakarta. Usulan itu disampaikan saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Jakarta bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Senin (21/7/2025).
Wakil Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jakarta, Jamilah Abdul Gani, mengatakan pihaknya telah melakukan reses beberapa waktu lalu. Dalam reses itu, banyak masyarakat yang berharap agar Pemprov Jakarta menerbitkan Kartu Janda.
"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta," kata dia, Senin.
Ia menilai, program itu dapat ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun sampai dengan 60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut dia, program itu bisa menjadi instrumen perlindungan sosial bagi para janda.
"Kartu Janda diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," ujar Jamilah.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jakarta, Bambang Kusumanto, juga setuju dengan usulan Fraksi Partai Gerindra. Tanda setuju itu disampaikan Bambang sebelum membacakan pandangan umum Fraksi PAN dalam rapat paripurna tersebut.
"Tadi kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini yaitu usulan tentang Kartu Janda Jakarta. Sebelum saya menyampaikan pandangan umum dari Partai Amanat Nasional, perkenankan saya memberi sedikit komentar. Saya pribadi sangat mendukung adanya Kartu Janda ini," ujar dia.
Meski begitu, Rano tidak memberikan tanggapan terkait usulan program Kartu Janda yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut. Usai rapat, Rano juga enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika