REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmennya dalam upaya menguatkan sinergi pembiayaan hijau dalam mendukung transmisi ekonomi berkelanjutan. BI bersama Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) mencatat telah menfasilitasi business matching pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hijau mencapai hingga Rp 96 miliar.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, pembiayaan hijau telah menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan iklim dan tekanan global terhadap lingkungan. Mengutip riset terbaru Council on Foreign Relation (2025), menyebutkan bahwa perubahan cuaca global diperkirakan berdampak pada kerugian PDB mencapai 40 persen hingga akhir abad atau 75 tahun ke depan.
Untuk itu, dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon, sinergi bersama antara bank sentral, regulator sektor keuangan, kementerian teknis, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha dinilai menjadi prasyarat utama untuk membangun ekosistem keuangan hijau yang kokoh dan berkelanjutan.
Salah satu langkah konkrit upaya BI dalam menguatkan ekonomi hijau adalah dengan berkolaborasi dalam IKBI. IKBI diketahui merupakan forum kolaborasi yang melibatkan 15 bank, World Wildlife Fund (WWF) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur, yang mengusung visi yang sama untuk mendorong penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
“Pada Mei—Juni 2025, Bank Indonesia bersama IKBI telah memfasilitasi business matching pembiayaan untuk UMKM hijau, dengan nilai pembiayaan hijau mencapai Rp 96 miliar. Program piloting juga berhasil mengklasifikasikan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM hijau senilai Rp 29,3 triliun, baik UMKM hijau secara langsung maupun rantai pasok, termasuk melalui penerbitan obligasi hijau,” ungkap Destry dalam keterangannya, dikutip Ahad (10/8/2025).
Selain itu, lanjut Destry, business matching yang diselenggarakan BI bersama 14 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 10 lembaga keuangan telah mempertemukan 394 UMKM dengan pihak pembiayaan. “Dan menghasilkan komitmen pembiayaan senilai lebih dari Rp 300 miliar selama Februari hingga Juni 2025,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan tentang tantangan dan peluang green jobs dalam menyongsong ekonomi masa depan. Ia menuturkan, green jobs juga merupakan elemen kunci dalam ekonomi berkelanjutan.
Green jobs dinilai bukan sekadar sumber lapangan kerja, tapi juga penggerak transformasi struktural membuka peluang dengan teknologi bersih dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan industrialisasi rendah karbon.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika kita ingin transisi hijau yang inklusif dan berdampak luas, UMKM harus menjadi aktor utamanya. Untuk itu, kita perlu memperkuat ekosistem pendukungnya, yaitu akses pembiayaan hijau dengan skema yang ramah bagi usaha mikro, dan kemitraan strategis agar UMKM hijau bisa masuk ke rantai pasok industri besar, termasuk ekspor,” ujar Juda.
Lebih lanjut, untuk mendorong transisi hijau dari sisi kebijakan makroprudensial dalam kerangka Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), BI telah menetapkan insentif likuiditas hingga 0,5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) bagi bank yang menyalurkan pembiayaan hijau.
BI juga melonggarkan Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan ke sektor hijau. Untuk membantu dunia usaha termasuk pelaku UMKM dalam transisi hijau, BI juga telah menyediakan Pedoman Model Bisnis UMKM Hijau serta kalkulator hijau sebagai alat bantu untuk menghitung emisi karbon, memberikan pendampingan, serta memperkuat pasar keuangan hijau melalui pembelian Sukuk Negara Hijau dan penerbitan Sukuk BI Inklusif dengan underlying 100 persen berupa Sukuk Negara Hijau.
Ia melanjutkan, bagi masyarakat, pembiayaan hijau membuka akses produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan, seperti kredit rumah hijau, kendaraan listrik, hingga pembiayaan usaha berbasis ekonomi sirkular. BI mencatat hingga 1 Juli 2025, pembiayaan hijau yang telah disalurkan oleh perbankan mencapai Rp 33,7 triliun untuk perumahan hijau dan kendaraan listrik. Pembiayaan hijau juga berkontribusi pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Juda menekankan, BI secara konsisten memperkuat sinergi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait lainnya, serta akademisi. Untuk itu, bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM), pada momen KKI 2025, diluncurkan Buku Kajian Ekosistem Pembiayaan Hijau kepada UMKM. Buku tersebut diharapkan menjadi rujukan bersama berbagai pihak dalam memperkuat arah kebijakan, inovasi produk, dan penguatan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi hijau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika